Mulai 28 November 2022, Tenaga Honorer Dihapus dari Instansi Pemerintah

Ranah - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) resmi menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah mulai 28 November 2022.

Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Surat Nomor 185/M.SM.02.03/2022 itu ditandatangani langsung Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. 

Surat itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat dan daerah.

Dalam surat itu juga diatur soal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya meminta para PPK segera melakukan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian selanjutnya mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. 

“Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK,” sebut Tjahjo dikutip dari suara.com, Kamis (2/6/2022). 

Tidak hanya hapus jenis kepegawaian diluar PNS dan PPPK, aturan ini juga melarang PPK merekrut pegawai non-ASN.

Namun demikian, pemerintah diizinkan untuk mengadakan tenaga alih daya (outsourcing) melalui pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan instansi.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basik, seperti cleaning service, security dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ungkap Tjahjo.

Selain itu, PPK juga diminta segera menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak lolos seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sebelum batas yang ditentukan.

Bagi para PPK yang kedapatan tetap mengangkat pegawai non-ASN, Menteri Tjahjo tidak segan akan memberikan sanksi.

Dalam kesempatan yang sama, ditegaskan pula bahwa rekrutmen tenaga honorer adalah terlarang.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.