Huft Diubah Lagi, Ini Aturan Terbaru Tentang Iuran BPJS Kesehatan

Selebtek.suara.com - Peserta BPJS Kesehatan harus mengetahui hal ini. Pemerintah berencana menghapus iuarang berdasarkan kelas dan menerapkan sistem kelas standar BPJS Kesehatan.

Maksudnya, sistem tingkatan berdasarkan kelas di BPJS Kesehatan akan diubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar atau disingkat KRIS. 

Dilansir dari Suara.com, Senin (13/6/2022) sistem ini diubah mulai bulan Juli 2022. Sehingga mulai bulan depan tidak ada lagi kelas I, II ataupun III.

Aturan ini juga akan mengubah sistem pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya, para peserta BPJS Kesehatan membayar iuran berdasarkan kelas. Kini iuran akan disesuaikan dengan besaran gaji masing-masing peserta BPJS Kesehatan.

Seperti yang diketahui, tarif iuran BPJS Kesehatan sempat mengalami kenaikan sejak tahun lalu, karena pemerintah mengurangi subsidi. Berikut ini iuran BPJS Kesehatan yang masih diterapkan sebelum Juli 2022.

Kelas I, iuran per bulan Rp 150 ribu.

Kelas II, iuran per bulan Rp 100 ribu.

Kelas III, iuran per bulan Rp 42 ribu.

Penerapan kelas standar ini sudah disusun sejak awal tahun dan akan diwujudkan jadi 9 kriteria di 50 persen rumah sakit (RS) vertikal mulai bulan Juli 2022. Semua proses peralihan ini akan berjalan bertahap.

Direncanakan implementasi 9 kriteria bisa diterapkan di seluruh RS vertikal. Setelah itu, penerapan 9 kriteria diperluas ke 50 persen RSUD Provinsi yang ditargetkan pada Januari 2023. 

Kemudian setelah satu tahun berjalan yaitu Juli 2023, kelas standar diperluas kembali ke semua RSUD Provinsi dan 50 persen RS swasta. 

Pada Desember 2023, akan diimplementasikan 12 kriteria di seluruh RS vertikal dan 9 kriteria di seluruh RSUD Provinsi. 

Pada akhirnya, di bulan Desember 2024, KRIS akan diimplementasikan 12 kriteria di seluruh RS dalam negeri.  Perlu diingat bahwa tak semua penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Dalam Perpres 12 tahun 2013 Peraturan BPJS Kesehatan no. 1 Tahun 2014 disebutkan beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin tanpa memberikan contoh penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, antara lain:

1. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.

2. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.

3. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).

4. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol.

5. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

6. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment).

7. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).

8. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.

9. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.