"Kemudian Pasal 421 KUHP, yang mana seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan," tuturnya.
Aduan atau laporan dan sangkaan pasal tersebut bukan tanpa dasar. Kamaruddin mengungkapkan, selama kliennya ditetapkan sebagai tersangka, telah mengalami kerugian yang besar. Baik secara materiil maupun imateriil.
"Selain kerugian itu, klien kami juga mengalami kerugian perasaan tertekan sebagai tersangka serta nama baik menjadi rusak. Karenanya, kami meminta KPK memeriksa para oknum jaksa nakal tersebut untuk membuktikannya," tandasnya.
Sementara itu, baik Kapuspenkum Kejagung maupun Asisten Intelijen Kejati Jawa Tengah tidak memberikan tanggapan atau keterangan apapun kepada awak media. Saat dihubungi melalui WhatsApp, juga tidak dibalas.
