Usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan langkah besar untuk membuat APBN Indonesia sehat dan bebas dari perangkap minyak bumi, hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI), Said Abdullah.
"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik nasional yang sangat besar yang mampu memenuhi kebutuhan energi kita. Hal inilah yang melatarbelakangi agar kita bisa beralih energi dari energi minyak bumi ke energi listrik,’ ungkap Said Abdullah di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pelanggan beralih dari listrik 450 VA ke 900 VA yang juga merupakan listrik bersubsidi. Namun, 9,55 juta rumah tangga dengan listrik 450VA yang termasuk dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dapat dikecualikan karena tergolong sangat miskin atau miskin parah.
"Untuk kelompok rumah tangga seperti ini, jelas tidak mungkin menaikkan kebutuhan listrik menjadi 900VA karena untuk makan saja mereka susah,” kata Said.
Lanjutnya, ada 14,75 juta rumah dengan daya listrik 450VA yang belum terdaftar di DTKS, sehingga diperlukan verifikasi faktual untuk mengklasifikasikan mana yang berlistrik 900VA dan mana yang tidak.
Selain itu, terdapat 8,4 juta pelanggan listrik dengan kapasitas 900 VA yang terdaftar di DTKS dan 24,4 juta yang tidak terdaftar di DTKS.
Oleh karena itu, perlu juga dilakukan pengecekan fakta agar rumah tangga yang termasuk dalam kelompok keluarga miskin dapat mendaftar ke DTKS dan tetap mendapatkan subsidi listrik sebesar 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk berpartisipasi ikut beralih ke 1.300 VA.
Dia berharap BPS, Kementerian Sosial, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan pemerintah daerah (Pemda) bekerja sama memperbarui dan mengintegrasikan Data.
BPS juga diharapkan untuk mempercepat pencatatan atau registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar ketepatan program bansos sebagai daya serap menjadi lebih tepat.
Upaya peralihan energi tentunya tidak hanya di sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus digerakkan dengan penggerak listrik. Begitu juga dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional.
Ketua Banggar DPR RI ini juga menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang mempelopori penggunaan kendaraan dinas pemerintah bertenaga listrik.
Di sisi lain peralihan energi dimaksudkan untuk mengalihkan beban subsidi dari minyak bumi ke listrik, sehingga subsidi untuk solar, pertalite dan LPG 3 kilogram yang tingkat konsumsinya 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter) serta 68 persen yang dinikmati rumah tangga mampu dapat dialihkan agar lebih terjangkau, efisien dan tepat sasaran.
"Anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk rumah tangga miskin yang memiliki akses listrik untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan elpiji 3 kilogram dapat dikhusukan untuk pedagang keliling dan pengusaha mikro kecil,” ujarnya.
(suara.com)
TERPOPULER
