Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo terus berembus. Kendati belum jelas kepastian isu reshuffle, namun menteri dari Partai Nasdem menjadi sorotan.
Ketiga menteri partai besutan Surya Paloh dianggap tidak aman, mengingat hubungan Jokowi dengan Nasdem diisukan memburuk, pasca pencapresan Anies Baswedan.
Friksi tersebut semakin terlihat setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mengatakan bahwa dua menteri dari Partai Nasional Demokrat layak dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi … semua menteri juga dievaluasi … supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ungkap Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Dengan demikian menurut pasangan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo , Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, layak dievaluasi jelang pergantian kabinet.
Untuk diketahui dalam Kabinet Indonesia Maju Nasdem menempatkan 3 menteri yakni, Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Siti Nurbaya Bakar (Menteri LHK) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate.
Pernyataan Wakil Gubernur DKI 2014-2017 sontak saja membuat isu semakin panas, dan direspon oleh politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago.
Dia meminta agar Djarot tidak asal bicara, karena pergantian susunan kabinet adalah hak sepenuhnya Presiden.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," tegas Irma, dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Minggu (25/12/2022).
Irma lalu menjabarkan prestasi yang telah ditorehkan Menteri Siti Nurbaya dimana mampu menekan angka kebakaran hutan yang berdampak positif untuk kualitas udara. Serta, penanaman mangrove dilakukan secara masif guna mencegah abrasi.
"Lalu, coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," terang Irma melanjutkan.
Irma juga membeberkan di era Siti Nurbaya banyak sangsi tegas yang diberikan kepada pelanggar penggunaan lahan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Kementerian Pertanian yang dipegang Syahrul Yasin Limpo juga berhasil menjaga nilai pertanian, terutama di masa pandemi Covid-19.
"Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian," tandas Irma.
Karena itu ia meminta Djarot Syaiful Hidayat yang juga mantan Walikota Blitar untuk melihat data mengenai impor beras, sebab selama ini Syahrul selalu menegaskan Indonesia tidak perlu melakukannya karena stok di petani sudah cukup.
TERPOPULER
