Serang.suara.com - Polemik Jakarta International Stadium (JIS) sebagai calon venue Piala Dunia U-17 2023 terus jadi sorotan.
Belum lama ini partai politik dari PSI mendukung PDI Perjuangan untuk membentuk panitia khusus (pansus) Jakarta International Stadium (JIS). Pansus tersebut menurut data di DPRD DKI Jakarta guna menyelidiki rencana dan pembangunan JIS.
Anggara Wicitra Sastroamidjojo selaku Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengatakan kalau PSI mendukung usulan fraksi PDIP bentuk pansus Jakarta International Stadium (JIS) untuk menyelidiki anggaran JIS peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ia mengaku, kenapa mendukung pansus JIS lantaran sudah ada contoh saat event bola pertandingan Persija Jakarta saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI 2022. Saat itu terjadi insiden yakni pagar pembatas Jakarta International Stadium (JIS) roboh.
"Apalagi pas laga Persija jebol ambruk, itu bukti bahwa belum (siap infrastruktur JIS)," kutip perkataan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Rabu (19/7/2023).
Beda halnay dengan Partai Golkar yang menolak usulan PDI Perjuangan untuk membentuk Pansus JIS. Walau dari satu sisi adanya pansus bagian dari fungsi legislatif DPRD DKI, sebab pembangunan calon venue Piala Dunia U-17 2023 itu sebelumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) DKI termasuk pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19.
"Sah-sah saja kalau ada Pansus," jelas Anggara Wicitra.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
TERPOPULER
