Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan menyiapkan skema penanganan kelaparan yang terjadi di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hal itu disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya Jalan Merdeka Barat no 3, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
"Sekarang semua proses terus dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," ujarnya.
Skema jangka pendek yang dilakukan pemerintah yakni memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan dan pelayanan dasar lainnya untuk di distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Semua kebutuhan dasar itu dipastikan Muhadjir untuk mencukupi kebutuhan selama tiga bulan ke depan.
Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah telah mendistribusikan ribuan ton kebutuhan pokok. Untuk stok bahan pangan ditempatkan di Distrik Sinak yang dekat dengan Distrik Agandugume.
"Termasuk penanganan ibu hamil, menyusui, dan balita, untuk tiga bulan ke depan terpenuhi. Untuk pangan tidak ada masalah untuk tiga bulan ke depan sampai pulihnya kondisi pertanian di tiga distrik," katanya.
Sementara itu skema jangka menengah pemerintah akan menyiapkan dan membangun lumbung pangan di Distrik Agandugume, termasuk pembuatan jalan dari Distrik Sinak ke Agandugume.
Jalur darat dari Distrik Agandugume ke Sinak memerlukan waktu tempuh sekitar dua hari satu malam. Sementara jalur udara tidak memungkinkan karena lintasan yang terlalu pendek dan hanya dua pilot saja yang bisa terbang ke Bandara Agandugume.
"Paling tidak kendaraan roda dua itu bisa mulus dari Sinak ke Agandugume, sehingga suplai barang tidak diangkut lagi dengan jalan kaki, syukur-syukur roda empat (bisa masuk)," katanya.
Pemerintah juga akan memperpanjang landasan pacu di Bandara Sinak menjadi 1600 meter dari semula 1200 meter. Saat ini Bandara Sinak hanya bisa digunakan untuk pesawat jenis Caravan dan Twin Otter.
"Sehingga pesawat agak besar seperti Hercules dan CN bisa mendarat di sana," kata Menko PMK Muhadjir Effendy.
Skema jangka panjang pemerintah akan melakukan penguatan keterlibatan masyarakat, pemenuhan tenaga kesehatan dan biaya afirmasi Papua.
"Sebetulnya dari Kemenkes ada melalui LPDP, sehingga kekurangan tenaga kesehatan bisa dipenuhi oleh putra-putri asli Papua. Tidak mungkin kita mengangkat mereka yang di luar (Papua). Sudah kita siapkan anggaran melalui LPDP," katanya.
(ANTARA)
TERPOPULER
