Suara.com - Panitia Besar Pekan Paralimpiade Nasional (PB Peparnas) kembali melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka membahas isu strategis jelang pelaksanaan multievent atlet difabel itu pada November mendatang.
Ajang yang akan berlangsung di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ini diharapkan bisa mendorong penguatan hak berolahraga untuk penyandang disabilitas.
Semangat itu mengacu pada pengesahan UU 08/2016 yang menandai era baru perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas dari paradigma charity based (belas kasihan) menjadi paradigma human rights based (paradigma hak asasi manusia).
Audiensi ini memiliki tujuan untuk koordinasi antar lembaga dan kementerian serta memberikan update mengenai pekerjaan yang telah dilakukan.
Pembahasan meliput hal-hal teknis acara, seperti: transportasi, detail peserta, struktur panitia besar, data pertandingan, linimasa acara, anggaran, lokasi-lokasi pertandingan, dan rundown acara.
Ketua Harian PB Peparnas XVI Doren Wakerwa mengatakan bahwa edisi Peparnas ke-16 ini akan jadi tantangan serta motivasi karena untuk pertama kalinya berlangsung di luar Pekan Olahraga Nasional (PON).
“ini pertama kalinya peparnas dipisahkan dengan PON dan karena itu dibutuhkan semangat baru dalam pelaksanaanya," kata Doren Wakerwa dalam rilis yang diterima Suara.com, Kamis (20/5/2021).
Dalam Peparnas XVI Papua ini, terdapat empat klasifikasi atlet-atlet disabilitas yang akan berpartisipasi yakni Atlet Disabilitas Daksa, Atlet Disabilitas Grahita, Atlet Disabilitas Netra, dan juga Atlet Disabilitas Rungu Wicara.
Atlet-atlet disabilitas akan berpartisipasi pada 12 cabang olahraga yakni angkat berat, atletik, boccia, bulu tangkis, catur, judo tunanetra, menembak, panahan, renang, sepak bola CP, tenis lapangan kursi roda, dan tenis meja.
Agar penyelenggaraan acara Peparnas berlangsung dengan lancar, panitia besar Peparnas memiliki rencana untuk mempekerjakan sekitar 193 panitia inti, 1.197 panitia daerah dan 2.034 panitia pelaksana.
TERPOPULER
