- Indonesia disanksi IOC setelah menolak kedatangan tim Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.
- Menpora Erick Thohir tegaskan keputusan sesuai hukum nasional dan UUD 1945.
- Pemerintah tetap berkomitmen memperkuat olahraga nasional meski kehilangan kesempatan jadi tuan rumah event Olimpiade.
Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan sikap tegas pemerintah Indonesia terkait pernyataan Komite Olimpiade Internasional (IOC) soal larangan gelaran internasional di Tanah Air termasuk Olimpiade.
Ini buntut dari penolakan kehadiran atlet Israel yang akan bertanding di kejuaraan dunia senam di Jakarta. Seperti diketahui Indonesia dan Israel tak memiliki hubungan diplomatik.
Bagi Erick Thohir, larangan tersebut murni berdasarkan prinsip Undang-Undang Dasar 1945.
Dasar itulah yang menjadi landasan bagi Menpora Erick untuk memberikan sikap terhadap IOC.
"Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional," kata Erick dalam keterangannya.
"Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamananan dan ketertiban umum dan juga kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," ujar Menpora Erick.
Adanya larangan Komite Olimpiade Internasional (IOC) agar federasi olahraga internasional tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia tidak membuat Menpora Erick khawatir.
Dirinya tetap menganggap olahraga dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia.
"Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, sehingga olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia," pungkas Menpora Erick.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Kemenpora Fokus Pembinaan Atlet Demi Raih Prestasi Dunia
