Suara Sumatera - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah (Kadis PUPR) Sumut Bambang Pardede dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Labuhanbatu Utara (Labura).
Kepala BKD Sumut Safruddin mengatakan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mencopot Bambang karena kinerjanya kurang baik terkait proyek infrastruktur senilai Rp 2,7 triliun.
"Surat keputusan (pencopotan) sudah diserahkan kepada Bambang melalui sekretatis pada 17 Mei 2023," katanya melansir Antara, Minggu (21/5/2023).
Untuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut, kata Safruddin, ditunjuk Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap hingga terpilih Kadis PUPR Sumut definitif.
Sementara itu, Sekda Provinsi Sumut Arief S Trinugroho mengatakan, Pemprov Sumut akan membuka lelang jabatan Kadis PUPR Sumut dan menetapkan Kadis PUPR Sumut definitif.
"Dibebastugaskan, sudah kosong. Bambang ini eselon II dan tunjangan kinerja masih melekat. Setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka, kita masih evaluasi," cetusnya.
Diketahui, pengerjaan mega proyek itu tengah berjalan dilakukan PT Waskita Karya bersama KSO. Tahapan progres pengerjaan sudah 38,08 persen.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jokowi mengatakan ada 13.000 kilometer jalan kabupaten di Sumut dalam kondisi rusak. Sedangkan jalan provinsi yang rusak diperkirakan mencapai 340 kilometer.
"Jalan provinsi (di Sumut) ada 3.005 kilometer, yang rusak kira-kira 340 kilometer. Jalan kabupaten ini yang banyak jalan rusak, dari 33.000 kilometer di Sumut, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengaku ada 2.600 kilometer jalan nasional di Sumut. Dari total tersebut, 260 kilometer di antaranya mengalami kerusakan.
"Kita lihat di Provinsi Sumut ini jalan nasional ada 2.600 kilometer, yang rusak kira-kira 260 kilometer, ini jalan nasional," jelasnya.
Jokowi menargetkan perbaikan jalan rusak di Sumut akan mulai paling lambat Juli mendatang. Perbaikan jalan rusak akan dikerjakan bersama-sama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Dirinya mengatakan bahwa jalan rusak parah yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah akan diambil oleh pemerintah pusat.
"Semua yang di Sumur tetap sama, kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, ada yang diambil alih pusat yang kira-kira kabupaten kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan perbaikan jalan rusak memerlukan waktu. Pasalnya, kondisi jalan rusak di Indonesia cukup banyak.
TERPOPULER
