Kadis PUPR Sumut Dicopot, Kepala Bidang Ditunjuk Sebagai Plt

Suara Sumatera - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah (Kadis PUPR) Sumut Bambang Pardede dicopot dari jabatannya. 

Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Dinas PUPR Marlindo Harahap kemudian ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt).

"Untuk Plt Kadis PUPR Sumut ditunjuk Marlindo," kata Kepala BKD Sumut, Safruddin melansir Antara, Minggu (21/5/2023).

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumut Arief S Trinugroho mengaku Pemprov Sumut akan membuka lelang jabatan Kadis PUPR Sumut dan menetapkan Kadis PUPR Sumut definitif.

"Dibebastugaskan, sudah kosong. Bambang ini eselon II dan tunjangan kinerja masih melekat. Setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka, kita masih evaluasi," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jokowi mengaku ada 13.000 kilometer jalan kabupaten di Sumut dalam kondisi rusak. Sedangkan jalan provinsi yang rusak diperkirakan mencapai 340 kilometer.

"Jalan provinsi (di Sumut) ada 3.005 kilometer, yang rusak kira-kira 340 kilometer. Jalan kabupaten ini yang banyak jalan rusak, dari 33.000 kilometer di Sumut, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara," kata Jokowi. 

Selain itu, Jokowi mengaku ada 2.600 kilometer jalan nasional di Sumut. Dari total tersebut, 260 kilometer di antaranya mengalami kerusakan.

"Kita lihat di Provinsi Sumut ini jalan nasional ada 2.600 kilometer, yang rusak kira-kira 260 kilometer, ini jalan nasional," jelasnya. 

Jokowi menargetkan perbaikan jalan rusak di Sumut akan mulai paling lambat Juli mendatang. Perbaikan jalan rusak akan dikerjakan bersama-sama pemerintah provinsi,  kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

Dirinya mengatakan bahwa jalan rusak parah yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah akan diambil oleh pemerintah pusat.

"Semua yang di Sumur tetap sama, kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, ada yang diambil alih pusat yang kira-kira kabupaten kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," kata Jokowi. 

Jokowi menjelaskan perbaikan jalan rusak memerlukan waktu. Pasalnya, kondisi jalan rusak di Indonesia cukup banyak.

"Segera kita perbaiki tapi ini perlu waktu. Angkanya udah tahu semuanya, banyak dan ini tidak hanya di Sumatera Utara," ungkap Jokowi. 

"Hanya sekarang yang diprioritaskan rusak berat dulu, utamanya jalan produksi, jalan logistik, karena menyangkut biaya logistik, biaya produksi, inflasi dan semuanya," katanya.