Suara Sumatera - Sempat melarang ekspor pasir laut dengan tujuan hilirisasi dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah mengubah kebijakan tersebut.
Selama 20 tahun lamanya, ekspor pasir laut dilarang. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengungkapkan jika dahulu ada judul film Pasir Berbisik, mendapatkan penghargaan karena pemainnya bagus.
"Dulu ada film judulnya 'Pasir Berbisik', itu dapat Piala Citra dapat pujian karena pemainnya bagus Dian Sastro," ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya.
Sesaat ini, Jokowi malah menjual pasir ke luar negeri.
"Sekarang judulnya Pasir Berbisnis, aktornya adalah Jokowi, pasti akan nggak akan dapat piala apa-apa karena ini menjual Tanah Air, membatalkan perjanjian Indonesia untuk peduli pada lingkungan," sambungnya.
Rocky juga mengingatkan bahwa Indonesia telah berjanji untuk mematuhi peraturan internasional tentang keamanan lingkungan.
"Dan sekarang Jokowi mengambil alih isu itu justru untuk jualan Tanah Air," pungkasnya lagi. "Kenapa Jokowi jualan pasir? Karena ibu kota enggak beres-beres sudah minta investor segala macam, akhirnya dijual jugalah pasir itu."
Akademisi dari Universitas Indonesia ini juga menyatakan skenario terburuk yang mungkin akan dihadapi Indonesia.
"Akhirnya Jokowi menjual pasir, artinya menjual kedaulatan karena tadi soal strategi militer, konflik hukum internasional, dan lama-lama wilayah Singapura makin lama makin mendekat ke Batam lalu lama-lama Batam ya udah dijual," tandasnya.
Baca Juga: 5 Tips Lolos Tes Medical Check Up BUMN, Perhatikan Hal Ini!
Rocky juga menyayangkan status Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang pernah mendapat penghargaan pro lingkungan tetapi malah menyetujui ekspor pasir.
"Nah sekarang siapa yang bertanggungjawab? Ada masyarakat sipil dan wali yang akan berbicara. Tetapi intinya adalah kepanikan Jokowi karena tidak punya uang. Dan hal itu dimanfaatkan oleh broker-broker."
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
