Suara Sumatera - Presiden Jokowi buaka suara terkait polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Basarnas. Jokowi menilai hal itu masalah koordinasi.
"Menurut saya masalah koordinasi," kata Jokowi dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/7/2023).
Jokowi menilai koordinasi seharusnya dilakukan oleh semua instansi, sesuai dengan kewenangan masing-masing dan menuruti aturan.
"Masalah koordinasi yang harus dilakukan, semua instansi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan," ujar Jokowi.
Jika koordinasi antar instansi dilakukan, kata Jokowi, maka polemik yang ada akan selesai.
"Kalau itu dilakukan, rampung," ungkap Jokowi.
Jokowi juga bakal mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Seperti saat ini yang menyeret nama Kabasarnas.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu semuanya," cetusnya.
"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi, jangan terjadi korupsi," jelasnya.
Baca Juga: Hisnu Gelar Bazar Sembako Murah untuk Bantu Warga di Kelurahan Cengkareng Barat
Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus suap. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
Penetapan tersangka itu menuai polemik. KPK mengaku ada kekeliruan dalam penetapan tersangka kasus ini.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui bahwa anak buahnya telah keliru dan melakukan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI, dalam hal ini Kabasarnas.
"Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kami yang tangani, bukan KPK," kata Johanis.
