Suara Sumatera - Pascameletusnya Gerakan 30 September 1965 atau Gestapu, kondisi politik Indonesia berlangsung tegang.
Gelombang aksi mahasiswa menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) bergema di Jakarta. TNI Angkatan Darat (AD) pun mendukung gerakan mahasiswa ini.
AD dikabarkan mulai mengawasi gerak-gerak sejumlah menteri yang dianggap sebagai pro PKI. Sampai-sampai AD mengerahkan pasukannya mengepung Istana Negara.
Akhir Februari 1966, Kepala Staf Kostrad Kemal Idris mengadakan pertemuan dengan Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo. Kemal meminta Sarwo mengerahkan pasukannya di sekitar Istana.
Pasukan RPKAD yang ditempatkan di sekitar Istana itu menggunakan pakaian Infanteri tanpa tanda pengenal.
Menurut Kemal dikutip dari buku "Bertarung Dalam Revolusi", tujuan penempatan pasukan itu untuk mengawasi gerak-gerik Wakil Perdana Menteri I Subandrio.
Di mata para perwira TNI AD, Subandrio adalah tokoh PKI yang dekat Soekarno. Karena itu TNI AD memutuskan menangkap Subandrio.
Sementara menurut Sarwo Edhie, kehadiran pasukannya di sekitar Istana untuk mengawasi pasukan yang menjaga Istana.
Sarwo Edhie mengaku khawatir ada penembakan demonstran lagi seperti yang dialami Arif Rahman Hakim.
Sementara TNI AD saat itu merasakan tuntutan mahasiswa sebagai kebenaran. Namun sebagai prajurit, TNI AD tidak bisa ikut berdemo.
Untuk itulah kata Sarwo dalam buku berjudul "Kebenaran di Atas Jalan Tuhan", ia menerjunkan pasukannya ke sekitar Istana untuk mengawal aksi demo mahasiswa.
Pasukan RPKAD tanpa pengenal itu diperintah mengawai pasukan Istana agar tidak seenaknya menembaki demonstran.
Pasukan RPKAD di sekitar Istana diperintah hanya jalan-jalan di sekitar Istana. Mereka tidak boleh terlalu dekat agar tidak memancing insiden.
Senjata yang dibawa tidak diacungkan ke atas melainkan di hadapkan ke bawah.
Pangdam Jaya Amir Machmud ternyata tidak suka dengan kehadiran pasukan liar itu. Pada 9 Maret 1966, Kemal Idris bersama beberapa perwira memanggil Amir Machmud.
TERPOPULER
