Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Sumedang Bakal Bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau

SuaraSumedang.id - Guna menekan peredaran rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun rencana pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di wilayahnya.

Satu di antara upaya menekan peredaran rokok ilegal tersebut, sebanyak 40 petani tembakau mengikuti kegiatan Studi Tiru di KIHT Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan mengatakan, kunjungan ke Kawasan Industri Hasil Tembakau, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam rangka penyusunan rencanan pembangungan KIHT di Kabupaten Sumedang.

Melalui Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Dikoperindag UKM) Kabupaten Sumedang, 40 petani pun diberangkatkan ke Kabupaten Kudus.

Erwan menilai, Kawa Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus bisa menjadi percontohan bagi daerah lain termasuk Sumedang.

Oleh karena itu, Wabup Erwan, bersama rombongannya mengunjungi Kabupaten Kudus dalam rangka menimba ilmu terkait KIHT. 

"Kami menganggap KIHT ini merupakan salahsatu solusi dalam mengatasi peredaran rokok ilegal dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk berproduksi secara legal dengan memberdayakannya, di bawah naungan KIHT," kata Wabup Sumedang, Erwan Setiawan, dikutip dari laman Sumedangkab.go.id.

Lanjut Wabup, keberadaan KIHT ini juga selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara, berupa DBHCHT dan pajak rokok.

"Kami berharap, setelah adanya KIHT setiap pelaku usaha tembakau dan rokok di Sumedang dapat melengkapi legalitas usahanya, agar kedepan tidak terjadi lagi pelanggaran hukum. Apalagi sampai berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) hingga merugikan negara," pungkasnya.

Di samping itu, mengadakan kegiatan Training of Trainer dan Bimbingan Teknis Intelijen Penertiban dan Pengendalian Peredaran Rokok Tanpa Cukai yang diikuti anggota Satpol PP Kabupaten Sumedang, di Hotel Kencana Jaya, Sumedang, Jawa Barat.

Wabup Erwan, meminta agar semua anggota Satpol PP dapat melaksanakan penindakan di lapangan, dengan tegas tetapi tetap humanis dengan menjaga kondusifitas.

“Saya mengingatkan agar dalam upaya pemberantasan rokok tanpa cukai ini dilakukan secara tegas, namun tetap humanis. Kita dapat memilih cara penyampaian yang komunikatif dan persuasif,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga informasinya dapat tersampaikan dengan baik.

“Saya ingin para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Agar apa yang disampaikan oleh para narasumber ini dapat di mengerti dengan baik, sehingga nanti ketika di lapangan tidak sampai salah dalam penerapannya nanti,” ungkapnya.

Lanjut Wabup, melalui bimtek tersebut, diharapkan para peserta dapat lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang peraturan dan ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal.

“Minggu lalu kita memberikan bimtek kepada para kepala desa, sekarang kepada Satpol PP.  Saya berharap mereka memahami dan bisa membedakan mana pita cukai yang asli dan yang palsu, penggunaan pitabekas atau yang tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Erwan menegaskan, jika sampai ada anggota Satpol PP yang “bermain” dalam penegakan aturan di lapangan, akan diberikan sanksi atau tindakan yang sangat tegas.

“Saya tidak akan pandang bulu. Kita akan berikan sanksi yang sangat tegas. Tidak hanya kepada masyarakat dan kepada penjual kita berikan sanksi. Kepada petugas yang berani bermain pun akan ditindak,” pungkasnya.