SuaraSumedang.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal kemungkinan reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Hasto, perombakan Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PDI Perjuangan, sebagai partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, menyerahkan kapan hal tersebut dilakukan.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo), dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (28/1/2023).
Kemudian Hasto menerangkan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan memang sudah memberikan berbagai masukan.
Namun, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal ini berkaitan dengan masa depan seseorang.
"Tentu saja, sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," kata dia.
Saat disinggung kemungkinan pengumuman reshuffle oleh Presiden Jokowi pada Rabu Pon (1/2/2023), Hasto mengatakan, setiap memiliki momentum, dan preferensi masing-masing dalam pertimbangan memutuskan berbagai hal penting.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengundang sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," kata dia.
Baca Juga: Buron 5 Tahun, Mantan Kepala SMK Negeri di Asahan Akhirnya Ditangkap
Dia kemudian mencontohkan, Presiden pertama RI, Soekarno juga memiliki preferensi pada angka, termasuk Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
Maka, Hasto menambahkan, dalam membangun Waduk Jatiluhur pun memiliki makna pada angka-angka tersebut.
"Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden," kata Hasto.(*)
Sumber:ANTARA
