TANTRUM - DPR memasukin dalam Masa Persidangan V, terdapat sejumlah agenda strategis, diantaranya penuntasan pembahasan sejumlah RUU pada pembicaraan tingkat pertama.
Lalu, pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2023 antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada tahun 2022 untuk merespon perkembangan perekonomian global yang membebani keuangan negara, serta persiapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada tahun 2022 ini.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan penuntasan pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
Dirinya menjelaskan, pembentukan Undang-Undang yang diselenggarakan oleh DPR RI dan pemerintah, saat ini difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional.
"Dalam pembentukan Undang-Undang melalui berbagai pembahasan, semakin dituntut adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangannya," ujar Dasco di Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu pun menekankan, DPR RI berkomitmen agar dapat menghasilkan produk Undang-Undang yang selaras dengan UUD NRI 1945 memiliki landasan sosiologis yang kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan juga membuka ruang partisipasi rakyat.
Selain itu, Ia menuturkan pencapaian kondusif yang diperoleh Indonesia saat ini tidak lepas dari kerjasama dan gotong royong seluruh elemen dalam menghadapi Covid-19 hingga terlihatlah kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap.
"Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong royong menghadapi pandemi Covidd-19," tegas Dasco.
