TANTRUM - Pemerintah Indonesia terus memberi perhatian yang serius pada UMKM, salah satu dengan pengembangan UMKM agar naik kelas melalui peningkatan akses pembiayaan.
Saat ini porsi kredit UMKM dari total kredit masih terbatas pada kisaran 18 persen. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal sebesar 30 persen pada 2024.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, seperti pembayaran iuran jasa penjaminan maupun subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sumber dananya berasal dari lembaga keuangan.
Selain itu pembiayaan ultra mikro dengan pendanaan APBN dan dana bergulir, serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro.
"Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, 20 Mei 2022.
Ia menuturkan agar daya saing UMKM juga dapat ditingkatkan melalui inovasi digital. Pemerintah pun telah memberikan kemudahan, di antaranya melalui perizinan, insentif fiskal, akses pasar, dan akses bahan baku.
Selain itu dalam lingkup e-commerce, penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta infrastruktur digital.
“Keberadaan UMKM merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu negara. Kalau UMKM bangkit, maka perekonomian akan terungkit,” katanya.
Saat ini, lontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer, bersifat resilient, dan bisa pulih dengan baik.
