TANTRUM - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Anti Perampasan Aset Negara (Mapan) mengelar aksi damai mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya memberantas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Koordinator aksi Septian berharap atensi Polri dalam penanganan kasus mafia tanah tidak terganggu dengan kasus yang sedang menjadi perhatian publik, yakni kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir yang telah menjerat Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Dia yakin Polri sudah memiliki organisasi yang kuat sehingga tetap konsentrasi dalam mengusut kasus-kasus yang bersentuhan dengan rakyat.
"Kasus mafia tanah ini juga marak dan telah merugikan negara dan masyarakat, karena itu Kapolri dan jajarannya harus tetap fokus mengusut kasus mafia tanah ini, tidak terpengaruh kasus Sambo," tandas Septian.
Negara diduga kehilangan 8 ribuan hektar lebih sebagai akibat dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan mantan oknum pejabat direksi PT Inhutani II, oknum BPN, dan direksi perusahaan swasta MSAM.
Dalam rangka mengembalikan citra Polri yang sedang terpuruk, kata Septian maka Bareskrim Polri perlu membuktikan keperpihakan pada rakyat dengan secara tegas mengusut dan memberantas dugaan praktik korupsi di areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sudah dilaporkan oleh Sawit Watch ke tiga lembaga penegak hukum, yakni KPK, Bareskrim Polri, dan kejaksaan serta sudah dilaporkan juga ke Kementerian ATR/BPN.
Dalam pelaporan tersebut, Sawit Watch didampingi oleh Integrity Law Firm. Keempat lembaga tersebut sedang melakukan pendalaman dan pengusutan atas dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan mafia tanah. Bahkan kasus ini sudah mendapat atensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Hati-hati Parkir Liar di Alun-alun Bandung karena Bakal Ada Penertiban
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan memiliki konsen terhadap pemberantasan mafia tanah sehingga selalu mengingatkan seluruh jajarannya, terutama jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serius dalam memberantas mafia tanah.
