Layanan Imigrasi Banyak Keluhan, Jokowi Perintahkan Ganti Para Pejabat

TANTRUM - Pelayanan imigrasi di Indonesia selama ini banyak menimbulkan keluhan. Baik dari masyarakat di dalam negeri, investor maupun turis untuk mendapatkan berbagai layanan,  seperti Izin Tinggal Terbatas.

"Auranya yang saya rasakan itu Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Presiden Joko Widodo dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 11 September 2022.

Jokowi menyampaikan, perubahan dalam layanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus; yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang; harus diubah," tegasnya.

Ia menegaskan,  dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor asing perlu dipertimbangkan pula soal besarnya nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing dengan kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

"Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana; atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" jelasnya.

Jokowi ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut dia, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini," katanya.

Jokowi perintahkan menteri untuk tidak ragu mengganti bawahannya yang tidak profesional.

"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya, dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," katanya.