TANTRUM - Provinsi Jawa Barat sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk penanganan gangguan kejiwaan.
Namun yang masih terkendala, masalah sumber daya manusia (SDM) antara lain karena kurangnya pelatihan terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga seringnya proses promosi dan mutasi tenaga kesehatan jiwa.
“Belum banyak orang yang mampu menangani ODGJ secara keilmuan karena mungkin pelatihannya jarang ataupun belum ada, yang akhirnya terkadang mungkin karena tidak berpengalaman, khawatir salah penyelesaian," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, ditulis Bandung, Selasa, 20 September 2022.
Ulum mengatakan jumlah SDM yang sedikit menjadi kendala lainnya, karena pindah lokasi kerja atau pensiun.
Banyak juga pejabat ahli menangani gangguan kejiwaan terlebih untuk ODGJ, dipromosikan ke bidang yang lain.
"Ketika dipromosi karena tidak ada tempat (formasi) di rumah sakit tersebut, maka yang bersangkutan dipindah ke tempat yang lain, akhirnya yang menangani (SDM) baru lagi,” kata Ulum.
Ulum menyebutkan pula ada kendala lain dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, khususnya terkait ODGJ, yakni belum lengkapnya RSJ di seluruh kabupaten dan kota.
Sehingga masyarakat yang di daerahnya tidak ada RSJ terpaksa harus jauh-jauh membawanya ke RSJ milik Provinsi Jawa Barat di Kota Cimahi.
"Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami (RS milik Provinsi), dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah. Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” terang Ulum.
Baca Juga: Doa saat Membayar Utang
Selain itu, komitmen para kepala daerah juga dinilai masih kurang dalam memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
Ulum mengaku jarang ada rumah sakit yang secara spesifik di tingkat kabupaten dan kota yang menangani masalah kesehatan jiwa.
“Para kepala daerah terkadang kurang fokus pada bidang kesehatan jiwa. Kadang-kadang anggaran pun terabaikan karena memang para kepala daerahnya belum fokus menangani hal-hal semacam ini,” sebut Ulum.
