Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat telah melarang semua lembaga pemerintahan di negeri itu untuk menggunakan peranti lunak produksi Kaspersky Labs. Kebijakan itu diambil karena perusahaan penyedia sistem keamanan komputer asal Rusia tersebut dituding sebagai kaki tangan badan intelijen Rusia.
General Services Administration (GSA), lembaga yang menangani kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa federal AS, mengatakan bahwa Kaspersky Labs telah dicoret dari daftar vendor-vendor yang boleh mengikuti tender pemerintah AS.
"Prioritas GSA adalah untuk memastikan integritas dan keamanan sistem serta jejaring pemerintahan AS, dan untuk mengevaluasi produk serta layanan yang tersedia dalam kontrak-kontrak kami benar-benar menggunakan rantai suplai yang telah melewati proses manajemen risiko," demikian bunyi pernyataan GSA.
Langkah ini diambil GSA beberapa pekan setelah badan intelijen AS dan para penegak hukum secara terbuka mengungkapkan kerisauan mereka atas penggunaan peranti lunak Kaspersky.
Dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan konggres AS pada Mei lalu, badan intelijen dan penegak hukum AS, mengataan bahwa Kaspersky Lab diduga memiliki hubungan khusus dengan institusi-institusi intelijen dan militer Rusia.
Adapun Kaspersky Lab telah membantah tudingan itu dan mengatakan bahwa pihaknya hanya korban dalam perseteruan antara AS dan Rusia di pentas politik global.
"Kaspersky tak punya hubungan dengan pemerintahan mana pun dan tak pernah membantu atau pun akan membantu pemerintahan mana pun di dunia dalam upaya-upaya spionase siber," bunyi bantahan Kaspersky.
Sebelumnya awal pekan ini Bloomberg mewartakan bahwa berdasarkan bocoran email-email internal Kaspersky, diketahui bahwa perusahaan itu memiliki hubungan erat dengan badan intelijen utama Rusia, FSB.
Kaspersky, pada Selasa (11/7/2017) mengakui adanya komunikasi dengan FSB tetapi komunikasi itu hanya merupakan bentuk kerja sama biasa dengan badan-badan penegak hukum, sama seperti kerja sama dengan perusahaan lain di industri keamanan komputasi atau hubungan profesional dengan korban kejahatan siber. (AFP)
TERPOPULER
