Akui Telat Merespon, Telegram Bikin Jalur Report untuk Kominfo

Suara.com - Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Telegram, Pavel Durov mengambil sikap terbuka atas keputusan Kominfo yang memblokir aplikasi tersebut. Pihaknya membentuk saluran komunikasi langsung kepada pihak Kominfo Indonesia.

"Saya mengirim email ke Kementerian untuk membentuk saluran komunikasi langsung, yang memungkinkan kami bekerja lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menghalangi propaganda teroris di masa depan," ujarnya melalui akun pribadinya.

Diakui Durov, pengguna Telegram di Indonesia sudah banyak dan menjadikan Tanah Air pasar potensial untuk perkembangan aplikasinya. Untuk itu, pihaknya ingin memiliki pemahaman lebih luas seputar Indonesia dalam memerangi terorisme.

"Kami membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk dapat memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris lebih cepat dan akurat," kata dia.

Bahkan, Telegram pun mengambil sikap tegas dengan memblokir semua saluran publik terkait teroris, yang sebelumnya telah dilaporkan kepada kami oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

Secara terbuka, Durov mengakui pihaknya terlalu lama merespon Kominfo Indonesia.

"Ternyata pejabat Kementerian baru-baru ini mengirimi kami daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram, dan tim kami tidak dapat segera memprosesnya dengan cepat," akunya.

Dari pernyatannya ini, Durov pun menegaskan, Telegram bukan teman teroris.

"Sebenarnya, setiap bulan kami memblokir ribuan saluran publik ISIS dan mempublikasikan hasil karya ini di @isiswatch. Kami terus berusaha untuk lebih efisien dalam mencegah propaganda teroris, dan selalu terbuka terhadap gagasan tentang bagaimana menjadi lebih baik dalam hal ini," bebernya.

Untuk lebih memperlancar proses pembentukan jalur pelaporan ini, Durov telah mengirimkan email dan menantikan respon Kominfo.

"Saya mengirim email ke Kementerian saran saya di atas untuk mendengar umpan balik mereka. Saya yakin kita dapat secara efisien membasmi propaganda teroris tanpa mengganggu penggunaan Telegram yang sah oleh jutaan orang Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, CEO Telegram ini sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia yang memblokir layanan aplikasi telegram melalui komputer. Menurutnya, pihak Telegram tidak pernah menerima permintaan atau protes dari Pemerintah Indonesia mengenai alasan dilakukannya tindakan pemblokiran.