Suara.com - Salah satu variabel penting dalam kesuksesan cakupan vaksin COVID-19 adalah penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi yang telah dimulai pekan lalu. Makin banyak masyarakat yang bersedia divaksin, makin besar cakupannya.
Dalam 15 bulan ke depan, pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 180 juta orang (setara dengan 70% dari total penduduk) divaksin untuk melahirkan kekebalan masyarakat dalam menghadapi virus corona yang ganas itu.
Masalahnya, survei Kementerian Kesehatan Indonesia, WHO dan UNICEF yang dilaksanakan pada November 2020 dengan responden lebih dari 112 ribu menunjukkan hanya 64,8% yang bersedia divaksin. Lainnya, 7,6% menolak keras vaksinasi COVID dan 27,6% menyatakan tidak tahu.
Agar program vaksinasi ini berhasil, desain kampanye program vaksinasi massal gratis ini harus ditujukan kepada masyarakat yang menyatakan “tidak tahu alias ragu-ragu” itu, bukan pada masyarakat bersedia menerima vaksin.
Orang yang ragu-ragu tidak lantas menjadi yakin jika diancam dengan hukuman dan denda sehingga tidak tepat intervensinya dengan memaksa dan mengancam hukuman berupa denda bagi kelompok ini. Kelompok antivaksin garis keras yang konspiratif juga bukan target utama karena nyaris tidak mungkin mengubah pandangan irasional mereka mengenai vaksinasi.
Kita perlu memahami level-level keraguan masyarakat terhadap vaksin termasuk alasan mereka sehingga bisa menyusun kampanye yang tepat untuk mengubah pikiran dan sikap masyarakat yang dituju.
Level keragu-raguan terhadap vaksin
Sikap masyarakat awam terhadap vaksin tidak sesederhana mengkutub secara jelas antara pro-vaksin dan anti-vaksin.
Kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin merupakan rangkaian yang memiliki gradasi. Ada sebagian masyarakat yang menerima semua program vaksinasi dan idealnya meyakini kemanjurannya, sampai ada yang menolak total sama sekali meski vaksinnya tersedia (lihat gambar).
Sikap dan pengambilan keputusan seseorang untuk berpartisipasi pada program vaksinasi merupakan masalah yang kompleks karena berkelindan dengan permintaan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Selain itu, fenomena ini sangat sensitif terhadap konteks, bervariasi antara waktu, tempat, dan jenis vaksinnya. Seseorang bisa saja menolak divaksin polio untuk anaknya misalnya, namun orang yang sama bersedia menerima untuk divaksin COVID-19.
Keputusan seseorang menolak vaksinasi tidak seluruhnya dilandasi alasan yang tidak masuk akal atau bahkan konspiratif. Misalnya, dari survei Kementerian Kesehatan itu, di kelompok yang menolak sama sekali vaksin (7,6%), mayoritas dari responden (52%) berencana menolak vaksinasi COVID-19 karena tidak yakin atas keamanan dan kemanjurannya.
Alasan mereka sangat masuk akal, mengingat survei ini dilakukan pada November 2020, sebelum ada vaksin COVID-19 yang dinyatakan aman dan manjur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Begitu izin penggunaan darurat sudah turun, logikanya, proporsi yang menolak seharusnya semakin mengecil.
Alasan menerima vs menolak
Secara psikologis, 5C yakni confidence (keyakinan), complacency (kelengahan), convenience(kenyamanan), calculation (hitungan manfaat versus kerugian), dan collective responsibility (tanggung jawab bersama) mempengaruhi keputusan seseorang menolak atau menerima vaksin.
TERPOPULER
