alexametrics

AJI: Indonesia Harus Ikut Paksa Facebook Bayar Konten Milik Media

Liberty Jemadu
AJI: Indonesia Harus Ikut Paksa Facebook Bayar Konten Milik Media
Ketua Umum AJI Abdul Manan di malam resepsi ulang tahun ke-25 AJI di Hotel JS Luwansa, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). (Suara.com/Umay Saleh)

Pemerintah harus turun tangan agar perusahaan media sosial bersedia membayar konten-konten milik perusahaan media di Indonesia.

Suara.com - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan pemerintah perlu mengadopsi cara Australia untuk memaksa raksasa media sosial membayar konten-konten yang mereka peroleh dari perusahaan media.

"Itu pola yang bisa diadopsi di Indonesia. Artinya media difasilitasi oleh pemerintah untuk bernegosiasi dengan perusahaan raksasa teknologi, seperti Facebook dan Google," kata Manan saat berbincang via telepon dengan Suara.com di Jakarta, Jumat malam (19/2/2021).

Manan mengakui saat ini hubungan antara perusahaan media Indonesia dan raksasa teknologi tidak adil. Para perusahaan teknologi global ini meraup pendapatan dan data dari konten perusahaan media. Tetapi media sebagai pemilik konten tidak memperoleh bayaran.

Kehadiran pemerintah di sini, jelas Manan, akan menjadi fasilitator agar perusahaan media dan perusahaan teknologi raksasa dunia bernegosiasi untuk membahas soal berbagi keuntungan ini.

Baca Juga: Tiru Australia, Pemerintah Harus Dorong Facebook Bayar Media di Indonesia

Pemerintah perlu terlibat karena posisi tawar perusahaan media di Indonesia masih lebih lemah dibandingkan para perusahaan teknologi global, seperti Google dan Facebook, yang sudah menguasai pasar Indonesia.

Manan mengatakan posisi pemerintah dalam urusan ini akan menyediakan regulasi yang mendorong platform media sosial bernegosiasi dengan perusahaan media.

"Pemerintah cukup tentukan mekanisme. Besaran nominal diserahkan pada kesepakatan kedua pihak," ujar dia.

Meski demikian Manan mengatakan regulasi yang dibuat pemerintah itu tak perlu sampai pada level undang-undang. Alasannya karena pembuatan undang-undang membutuhkan waktu lama dan memerlukan lobi politik.

"Kalau lobi politik, perusahaan media mungkin akan kalah modal dari para perusahaan teknologi raksasa dunia. Karenanya, biarkan undang-undang menjadi opsi terakhir," tutup dia.

Baca Juga: Ikut Jejak Australia, Kanada Akan Paksa Facebook Bayar Perusahaan Media

Seperti diwartakan sebelumnya Australia dalam waktu dekat akan mulai mewajibkan perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook untuk membayar setiap konten berita yang diambilnya dari media lokal.

Google memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan media Australia, meski sempat mengancam akan hengkan dari daratan Kangguru itu. Tetapi Facebook mengambil langkah lain: memblokir semua media Australia dari platform-nya.

Komentar