alexametrics

Kasus eHAC, Masyarakat Sukar Percaya pada Aplikasi Buatan Pemerintah

Liberty Jemadu | Dicky Prastya
Kasus eHAC, Masyarakat Sukar Percaya pada Aplikasi Buatan Pemerintah
Seorang pengguna eHAC di Kota Bekasi, Jawa Barat, memperlihatkan aplikasi lama yang sudah tidak berfungsi, Selasa (31/8/2021). ANTARA/Andi Firdaus

Ini bukan pertama kali data yang dipercayakan publik ke pemerintah tercecer, bocor, atau bahkan jatuh ke tangan penjahat siber.

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai, adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berefek pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/9/2021).

Politikus asal PKS ini juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang kini menjadi syarat ketika melakukan perjalanan selama PPKM.

"Bagaimana keamanan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," katanya.

Baca Juga: Kominfo dan BSSN Selidik Dugaan Kebocoran 1,3 Juta Data eHAC

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data, maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah divaksin atau belum," tambah Netty.

Menurutnya, kebocoran data yang disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.

"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.

Oleh karenanya, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor HP, dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman?" tegas Netty.

Baca Juga: Bareskrim Turut Bantu Penyelidikan Kasus Aplikasi eHAC

"Jangan-jangan selama ini pemerintah memang cuek bebek saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data," ungkapnya.

Komentar