Risiko Bencana di Indonesia Berlipat Ganda Akibat Krisis Iklim, Kita Harus Beradaptasi

Suara.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami La Nina dalam beberapa bulan mendatang. La Nina adalah anomali cuaca yang menyebabkan cuaca lebih basah di kawasan pasifik. Fenomena ini sempat melanda tanah air pada Oktober-Mei 2020.

BMKG meminta masyarakat mengantisipasi musim hujan datang lebih cepat akibat perubahan iklim. BMKG mencatat anomali itu terkait dengan tingginya konsentrasi CO2 di atmosfer Indonesia yang mencapai 415 parts per million (ppm) – lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 410 ppm.

Intensitas hujan juga bisa semakin ekstrem lantaran badai siklon tropis yang terdeteksi sejak bulan lalu di Kepulauan Riau, bagian barat Kalimantan, dan Kalimantan Tengah.

Peneliti Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer sekaligus Ketua Tim Variabilitas Iklim, Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN), Erma Yulihastin, memprediksi pusaran angin siklon akan terbentuk di Samudera Hindia bagian barat di sepanjang pantai barat Sumatera. Hal ini akan menimbulkan hujan lebat dan angin ekstrem di kawasan Bengkulu dan sekitarnya, serta di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hujan dan angin itu bisa lebih gawat lagi karena adanya pertemuan gelombang Kelvin dan Rossby di sekitar Bengkulu. Dampaknya bisa menjalar hingga ke kawasan Jawa bagian Barat, Kalimantan, Halmahera, hingga Papua.

“Di Papua, sepanjang tahun hingga Januari 2022 potensi hujan dan angin ekstrem sangat tinggi, terutama di wilayah kepala burung. Ini menjadi [sesuatu] yang perlu diperhatikan,” tutur Erma melalui pemaparan video dalam acara Rapat virtual Koordinasi Tim Intelijen Penanggulangan Bencana: Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Daerah Berisiko Bencana. Acara ini dihelat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, pekan lalu.

Risiko bencana terus berlipat

Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, turut mengamini cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi sebagai dampak pemanasan global.

Keparahan cuaca ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir bandang, dapat lebih sering terjadi.

Tren kenaikan pun sudah terlihat sejak lebih dari satu dekade lalu. Jumlah bencana hidrometeorologi di Indonesia pada 2020 mencapai 2.510 kejadian. Yang terbanyak di antaranya adalah banjir (1.065 kejadian), disusul angin puting beliung (873 kejadian), dan tanah longsor (572 kejadian). Angka itu hampir lima kali lipat lebih tinggi dibanding jumlah kejadian bencana hidrometeorologi pada 2005, yang hanya 539 kejadian.

Mahawan menyatakan pemerintah harus melakukan upaya adaptasi bencana secara drastis. Deteksi kejadian harus dilakukan jauh lebih awal. Sejauh ini, kemampuan Indonesia mengantisipasi cuaca ekstrem masih lemah.

Salah satu contohnya adalah siklon tropis Seroja yang menghantam sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur dan perairan sekitarnya, 4 April lalu. Kebanyakan media baru aktif memberitakan informasi risiko fenomena itu pada 3 April, atau sehari sebelum kejadian.

Karena itu, sosialisasi risiko bencana kepada masyarakat juga harus dilakukan sesering mungkin.

“Bencana meningkat dengan pesat, masyarakat harus sadar bencana,” ujar Mahawan, saat dihubungi pada pertengahan Agustus.

Badai yang lebih sering terjadi juga berisiko mengakibatkan abrasi pantai. Sebagai upaya mitigasi, upaya pembuatan tanggul dan restorasi kawasan mangrove harus menjadi prioritas.

Kendati begitu, berbagai upaya tersebut bukan hanya tugas pemerintah pusat. Otoritas daerah juga harus lebih aktif untuk mengalokasikan anggaran adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Tercatat, pemerintah daerah belum memiliki program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kebijakan penataan ruang harus dirombak

Mahawan berpendapat, tingginya bencana hidrometeorologi, terutama banjir, disebabkan oleh kebijakan tata ruang Indonesia yang centang perenang. Misalnya, banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah terjadi karena kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang rusak akibat alih fungsi lahan.

Supaya keadaan tak bertambah buruk, pemerintah pusat hingga otoritas kabupaten kota perlu memperbaiki paradigma perencanaan tata ruang berdasarkan risiko bencana di suatu daerah. Saat ini, penyusunan rencana tata ruang wilayah belum mengadopsi peta risiko bencana BNPB.

Langkah adopsi itu dapat dilakukan untuk menentukan sejumlah kawasan yang harus dilindungi untuk mencegah terjadinya bencana di masa depan.

“Tata ruang itu bisa dihitung, lahan kalau digunakan, emisinya berapa. Green politics kita masih kurang,” ujar Mahawan.

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.