Peretasan Data KPAI, Elsam: UU PDP Harus Atur Pelindungan Data Pribadi Anak

Liberty Jemadu, Dicky Prastya

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:19 WIB
Peretasan Data KPAI, Elsam: UU PDP Harus Atur Pelindungan Data Pribadi Anak
Elsam mengatakan perlu ada aturan soal pelindungan data pribadi anak di RUU PDP. Foto: Akun Twitter resmi Elsam seperti diakses pada Kamis (21/10/2021). [Suara.com/Liberty Jemadu]

Suara.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau Elsam, Miftah Fadhli memintah Pemerintah dan DPR untuk turut memasukkan aturan terkait pelindungan data pribadi anak.

Hal ini ia sampaikan untuk mencegah kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, termasuk yang saat ini terjadi pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Semua regulasi kita belum punya orientasi untuk melindungi data pribadi anak. Bahkan di RUU PDP saja, tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana memproteksi data anak, termasuk kewajiban untuk melakukan data protection impact assessment (DPIA), tidak diatur secara detail di regulasi mana pun," papar Fadhli saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (21/10/2021).

Ia mengatakan, DPIA semestinya harus dilakukan untuk institusi manapun yang mengumpulkan data anak. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan pemrosesan data anak sudah dilakukan sesuai dengan kepentingan terbaik dan memenuhi standar pelindungan data privasi.

Fadhli menerangkan, ada prinsip yang disebut the protection of minors dalam semua UU PDP di seluruh negara. Artinya, pengumpulan data anak harus berorientasi untuk melindungi anak, termasuk management system, desain teknologi pemrosesannya, hingga mekanisme pemerolehan data anak.

"Misalnya, mewajibkan untuk meminta consent dari wali atau orang tua," tambah Fadhli.

Ia mempertanyakan, jika ada kebocoran data seperti yang terjadi di KPAI, lembaga mana yang punya kewenangan untuk menerapkan prinsip tersebut. Sejauh ini, Fadhli mengaku tidak ada yang memiliki wewenang itu.

"Ini kasus kebocoran berulang yang terjadi dalam tahun yang sama, tapi tidak ada tindak lanjut dan evaluasi yang meaningful dan partisipatoris untuk memastikan agar kebocoran tidak akan terulang lagi," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dugaan kasus kebocoran database KPAI ini harus jadi refleksi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi rancangan UU PDP yang ada sekarang. Sebab, rumusannya dapat memastikan perlindungan bagi anak sebelum disahkan jadi UU.

baca juga

Ia menyebut walaupun data anak secara prinsipil bukan data yang sensitif, tapi anak adalah kelompok yang tingkat kerentanannya tinggi. Sehingga perlu ada pasal khusus yang memberikan kewajiban tertentu bagi pengendali dan pemroses data yang mengumpulkan data pribadi anak.

"Sebagaimana data pribadi orang dewasa, data pribadi anak di dalamnya juga meliputi data pribadi yang sifatnya sensitif. Sayangnya, dalam RUU PDP tidak diatur tentang tingkat perlindungan khusus bagi data sensitif seperti jenis kelamin, agama, informasi kesehatan, dan lainnya. Jadi ini juga perlu diatur dalam UU PDP nantinya," tegas Fadhli.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dasco Ingin KPAI Punya Anggaran Mandiri seperti Kementerian dan Lembaga Negara

Dasco Ingin KPAI Punya Anggaran Mandiri seperti Kementerian dan Lembaga Negara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:21 WIB

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

News | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA

Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA

News | Kamis, 05 November 2026 | 22:02 WIB

Soroti Perlinduangan Anak di Asrama, KPAI Dorong Sekolah Rakyat Masuk Sistem Pendidikan Nasional

Soroti Perlinduangan Anak di Asrama, KPAI Dorong Sekolah Rakyat Masuk Sistem Pendidikan Nasional

News | Kamis, 05 November 2026 | 14:55 WIB

KPAI Minta Kompolnas dan Propam Usut Kelalaian Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

KPAI Minta Kompolnas dan Propam Usut Kelalaian Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

News | Senin, 02 November 2026 | 21:35 WIB

Santriwati Tidur Digeledah Polisi, KPAI Ungkap Dugaan Penodongan Senjata

Santriwati Tidur Digeledah Polisi, KPAI Ungkap Dugaan Penodongan Senjata

News | Senin, 02 November 2026 | 20:49 WIB

Perlukah Indonesia Punya UU Anti-Perundungan? Ini Aturan yang Sudah Ada dan Tantangannya

Perlukah Indonesia Punya UU Anti-Perundungan? Ini Aturan yang Sudah Ada dan Tantangannya

News | Kamis, 29 Oktober 2026 | 08:05 WIB

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 15:46 WIB

Sekolah Tak Cukup Hanya Menghukum Pelaku Perundungan, KPAI: Harus Awasi Perubahan Perilaku Anak

Sekolah Tak Cukup Hanya Menghukum Pelaku Perundungan, KPAI: Harus Awasi Perubahan Perilaku Anak

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 11:01 WIB

Rentetan Kekerasan Anak Kian Mengkhawatirkan! KPAI Desak Perkuat RUU Pengasuhan

Rentetan Kekerasan Anak Kian Mengkhawatirkan! KPAI Desak Perkuat RUU Pengasuhan

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 10:19 WIB

Terkini

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:10 WIB

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:07 WIB

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:58 WIB

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 19:55 WIB

Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?

Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 19:53 WIB

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 19:52 WIB

Putrinya Jadi Sasaran Bullying Politik, Dasco Bakal Seret Pelaku ke Jalur Hukum

Putrinya Jadi Sasaran Bullying Politik, Dasco Bakal Seret Pelaku ke Jalur Hukum

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:51 WIB

×