REGIONAL:
Suara.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di kawasan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) selama periode 2021-2022 telah mengedepankan pemanfaatan energi berkelanjutan.
“Jadi konsep BTS 4G kali ini (periode 2021-2022) 100 persen mengedepankan green energy, jadi ramah lingkungan. Kita hadirkan kapasitas listriknya dari solar panel,” kata Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif ditemui di Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Pemilihan panel surya untuk sumber energi berkelanjutan BTS 4G di kawasan 3T dinilai menjadi langkah tepat karena energi itu tidak akan habis dalam waktu singkat seperti energi yang berasal dari bahan bakar fosil.
Jika menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik, maka tentunya dibutuhkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakan dan melakukan mobilisasi di kawasan 3T.
Biaya tambahan itu tentunya tidak sedikit dan tentunya tidak ramah lingkungan karena bahan bakar fosil menghasilkan lebih banyak gas emisi. Sementara jika mengadopsi panel surya, biasanya energi berlebih yang dihasilkan dapat tertampung dalam ruang penyimpanan lainnya berbentuk baterai.
Bakti Kominfo pun memastikan baterai itu akan bisa digunakan ketika cahaya matahari sedang tidak bisa menjangkau area BTS 4G di kawasan 3T dengan kapasitas penggunaan selama 100 jam.
“Tentunya sistem panel surya ini berguna untuk pembangunan BTS 4G di daerah rural. Coba jika kita masih tetap pakai bahan bakar seperti solar, itu ada biaya pasokan lagi. Pasokan itu kan yang menjadi tantangan, selain itu untuk menjangkau lokasi BTS (di 3T) seringkali juga sulit karena aksesnya hanya ada untuk jalan kaki,” ujar Anang.
Salah satu BTS 4G yang telah menggunakan panel surya sebagai sumber energi berkelanjutannya adalah BTS 4G di Desa Sauwyatami, Kabupaten Keerom, Papua.
Dengan kontur dan bentangan alam yang masih berbentuk pegunungan, maka sistem panel surya dipilih dan berhasil menghadirkan akses internet yang lebih berkeadilan bagi warga lokal di kawasan perbatasan negara Indonesia dan Papua Nugini. [Antara]
TERPOPULER
