Eropa Paksa WhatsApp dan iMessage Bisa Terhubung ke Aplikasi Pesan Lain

Suara.com - Uni Eropa sudah menyiapkan regulasi baru yang memungkinkan aplikasi perpesanan saling terhubung. Aturan ini direncanakan mulai diterapkan pada Oktober nanti.

Jika aturan ini dibuat, maka perusahaan di balik WhatsApp, Facebook Messenger, dan iMessage harus membuat platformnya dapat dioperasikan bersama aplikasi perpesanan lain yang kurang populer.

"Pengguna platform perpesanan besar maupun kecil kemudian dapat bertukar pesan, mengirim file, atau melakukan video call di seluruh aplikasi perpesanan. Dengan itu pengguna akan memiliki lebih banyak pilihan," kata dewan Uni Eropa, dikutip dari The Verge, Minggu (27/3/2022).

Artinya, aturan ini bakal memaksa Apple dan Meta untuk membuka sistem yang sebelumnya dibatasi.

Misalnya, pengguna iMessage dari Apple bisa berkirim pesan dengan pengguna Telegram dari PC Windows.

Menciptakan sistem terbuka semacam ini, khususnya untuk aplikasi yang terenkripsi, bisa dibilang cukup rumit. Terlebih aturan ini direncanakan berlaku mulai Oktober nanti.

Namun juru bicara UE mengatakan bahwa pengembang bisa diberikan waktu hingga tiga bulan untuk menghubungkan aplikasi, dua tahun untuk menghubungkan pesan antar grup, atau empat tahun untuk panggilan audio dan video.

Tapi membuat sistem lebih terbuka sebenarnya bisa dilakukan. Meta misalnya, mereka telah mengintegrasikan layanan pesannya seperti Messenger dengan DM Instagram.

Kemudian iMessage di perangkat Apple juga bisa terhubung dengan pengguna yang memakai Android.

Meskipun ada sedikit perbedaan sehingga iMessage tetap lebih optimal dan orang-orang terus membeli iPhone.

Jika aturan ini berlaku, perusahaan juga bisa dikenakan denda hingga 10 persen dari total pendapatan global.

Mereka yang kerap mengulanginya juga terancam denda hingga 20 persen.

Bahkan, komisi Eropa juga bisa mengakuisisi platform apabila pengembang masih melanggar aturan tersebut secara sistematis.

Juru bicara Apple Fred Sainz mengaku khawatir dengan aturan itu. Ia menganggap kalau aturan itu menciptakan celah kerentanan dan mengganggu privasi pengguna.

"Kami akan terus bekerja dengan pemangku kebijakan di seluruh Eropa dengan harapan meminimalisir efek kerentanan tersebut," ujar dia.