Kasus iPhone 16, Ekonom UI Buka-bukaan Alasan Apple Lebih Pilih Investasi di Vietnam Ketimbang Indonesia

Suara.com - Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky blak-blakan menyebut kalau Apple lebih memilih investasi di Vietnam ketimbang Indonesia.

Sebagai perbandingan, Apple hanya menanamkan investasi Rp 158 miliar ke Indonesia dengan skema pelatihan bernama Apple Developer Academy. Sedangkan di Vietnam, Apple jor-joran investasi dengan nilai Rp 256,2 triliun berupa pabrik yang membuka 200 ribu lapangan kerja.

Riefky menjelaskan kalau Apple sejatinya adalah perusahan bisnis. MAka dari itu mereka tentu akan memilih tempat investasi yang menguntungkan perusahaan.

“Apple akan melakukan investasi dan menempatkan uangnya jika mereka merasa mendapatkan keuntungan dan mereka melihat Vietnam lebih baik daripada Indonesia,” ungkapnya dalam diskusi publik bertajuk Menghitung Untung Rugi Larangan iPhone 16 Bagi Masyarakat dan Negara yang digelar Selular Business Forum (SBF) di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Riefky menjelaskan bahwa perusahaan mengalami sejumlah hambatan jika ingin berinvestasi di Indonesia, mulai dari sektor ketenagakerjaan, inovasi, pembiayaan, kepastian hukum, hingga tingkat korupsi.

Ekonom UI itu menyebut, apabila dibandingkan dengan Vietnam, prosedur administrasi untuk memulai usaha di Indonesia ternyata lebih panjang dan lebih ribet.

Mengutip data World Bank, Riefky menyatakan ada 11 dokumen untuk memulai usaha di Indonesia. Sedangkan di Vietnam hanya memerlukan delapan dokumen.

Bahkan, jumlah dokumen perpajakan di Indonesia mencapai 26, sementara di Vietnam hanya enam. Belum lagi durasi untuk melengkapi dokumen ekspor impor di Indonesia bisa berhari-hari, sedangkan di Vietnam hanya hitungan jam.

“Itu baru dengan Vietnam, dan Indonesia masih jauh lagi tertinggal dari negara-negara lain seperti China, Arab Saudi bahkan Singapura,” papar dia.

Riefky melanjutkan, faktor sulitnya investasi di Indonesia yakni peraturan yang ternyata berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya yakni faktor index law supremacy atau supremasi hukum. Menurut dia, kepastian hukum di Indonesia masih tertinggal dari rata-rata, bahkan negara Timur Tengah dan North Africa.

"Masih tertinggal dengan rata-rata negara-negara Pasifik lainnya. Bahkan lebih rendah dari rata-rata negara Latin Amerika. Jadi kalau mau investasi tapi misalnya perizinannya enggak keluar-keluar, regulasi perdagangannya itu berubah cukup sering," imbuhnya.

Dia mencontohkan berubahnya Peraturan Menteri Perdagangan yang menyoal regulasi impor. Aturan tersebut nyatanya diubah hingga empat kali hanya dalam jangka tiga bulan.

"Itu adalah regulasi yang paling cepat dan sering berubah di dunia sepanjang sejarah. Bayangkan Apple melakukan investasi di sini enggak tahu bulan ke depan apakah mereka bisa impor bahan baku yang mereka butuhkan atau enggak? Mereka enggak tahu apakah kemudian mereka bisa kemudian mendapatkan input yang mereka butuhkan untuk produksi atau enggak? Dan itu sangat costly untuk bisnis gitu," tuturnya.

Faktor lainnya yakni infrastruktur hingga produktivitas. Riefky menilai kalau kualitas infrastruktur Indonesia tertinggal jauh dari semua aspek, mulai dari logistik hingga tracking dan tracing.