Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, kunjungan Tony Blair ke kantornya adalah bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI) dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Meutya Hafid, dikutip dari siaran pers Komdigi, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, pertemuan ini menandai dimulainya babak baru kerja sama internasional dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas sejumlah agenda mulai dari tata kelola AI yang bertanggung jawab, penguatan infrastruktur digital, hingga peningkatan layanan publik melalui identitas digital berbasis e-SIM.
“Tadi baru pertemuan awal, dan selanjutnya tim kami bersama tim TBI akan membahas lebih lanjut isu-isu strategis tersebut. Kami akan segera menentukan area prioritas yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama nyata,” lanjut Meutya.
Sementara itu Tony Blair mengatakan kalau infrastruktur digital dan model AI akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pemerintah dan masyarakat beroperasi di era modern ini.
"Situasi ini hampir serupa dengan revolusi industri di abad ke-19, di mana negara-negara yang berpartisipasi dalam revolusi industri dapat berkembang lebih cepat dibandingkan negara-negara lain," kata Tony Blair.
Pimpinan TBI Indonesia, Shuhaela Haqim mengaku siap mendukung Indonesia untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi digital yang matang dan tepat sasaran agar tidak ketinggalan perkembangan zaman.
"Kami dari TBI akan terus mendukung peran dari Komdigi dalam mempercepat layanan-layanan pemerintahan yang berbasis digital untuk kemudahan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kami mendukung sepenuhnya peran sentral dari Kementerian Komdigi," ungkap Shuhaela Haqim.
Sekadar informasi, TBI telah menjadi mitra strategis Kementerian Komdigi sejak tahun 2024 lalu. Keduanya terlibat dalam penyusunan rencana induk Pusat Data Nasional (PDN) dan strategi lima tahun untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
Dalam struktur baru pasca-restrukturisasi, kerja sama ini diperluas untuk mendukung empat pilar digital Kemkomdigi mulai dari infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital.
Selain itu, pertemuan keduanya turut menyentuh pentingnya mempercepat adopsi e-SIM yang terintegrasi dengan verifikasi biometrik dan data kependudukan. Teknologi ini diyakini akan memperkuat keamanan data dan mempercepat transformasi layanan publik di Indonesia.
Dalam waktu dekat, Meutya menyampaikan kalau Kementerian Komdigi bakal memprioritaskan bidang kolaborasi teknis seperti tata kelola kabel bawah laut, pusat data dan cloud, serta perumusan kebijakan AI yang adaptif dan aman.
Lalu di bidang sosial, TBI juga diundang untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang perlindungan anak di ruang digital.
TERPOPULER
