Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kalau dirinya bakal mengatur game online sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Ia menyebut apabila game tersebut memang untuk cabang olahraga esports, maka aksesnya tidak boleh dibuka untuk semua orang. Dengan demikian, game online itu hanya bisa diakses oleh mereka yang menekuni cabang esports sebagai prestasi.
“Game online nanti akan diatur sesuai PP. Jika game tersebut memang untuk cabang olahraga e-sport, aksesnya tidak boleh terbuka untuk semua orang. Artinya, hanya mereka yang menekuni cabang itu sebagai prestasi yang bisa mengakses," kata pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rabu (14/5/2025).
Gubernur Jabar ingin memastikan regulasi tersebut untuk mendukung para atlet esports yang berprestasi. Selain itu, dirinya ingin PP ini bisa melindungi ratusan ribu anak dari kecanduan game.
"Kita harus pastikan regulasi ini tidak hanya mendukung atlet e-sport yang berprestasi, tetapi juga melindungi ratusan ribu anak dari kecanduan. Jangan sampai yang jadi juara hanya 10 orang, tetapi korbannya 100 ribu. Itu harus menjadi perhatian kita,” tegas KDM.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa PP Tunas yang baru saja ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto akan mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk dalam hal kecanduan terhadap gim daring.
Pengaturan akses ini bakal membedakan antara game yang bersifat profesional untuk prestasi dengan gim yang berisiko menimbulkan adiksi di kalangan umum.
PP Tunas cegah judi online
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat kolaborasi untuk menekan maraknya judi online.
Baca Juga: Cara Dapat Skin Gratis PUBG Mobile di Update Season Baru Mei 2025
Pasalnya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka kasus judi daring tertinggi sejak 2024.
"Maka dari itu, memang penting bagi kita untuk terus berkolaborasi menekan angka judi online secara nasional, khususnya di Jawa Barat," ujar Meutya dalam siaran pers, Rabu (14/5/2025).
Dirinya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional menanggulangi judi online. Meskipun tren judi daring disebut mengalami penurunan, tanpa intervensi pemerintah, tren tersebut berpotensi kembali meningkat.
Lebih lagi menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), angka judi online masih cukup tinggi.
“Menurut PPATK, jika tidak ada langkah tegas, jumlah rekening yang terkait dengan judi online diperkirakan dapat meningkat hingga 1.200 pada 2025. Bagaimana cara mengintervensi agar pada 2025 jumlah tersebut tidak mencapai 1.100 atau 1.200, itulah yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak," papar dia.
Terkait arahan Prabowo untuk menindak tegas situs judi online, Meutya menjelaskan bahwa implementasinya tidak perlu diragukan. Sejak pertama kali menjabat sebagai Menkomdigi hingga saat ini, tercatat sudah 1,4 juta situs judi online yang telah diblokir.
"Namun demikian, sekali lagi, tidak cukup hanya memblokir situs. Jika konten menyebar di platform, kita juga harus bekerja sama dengan platform-platform tersebut, seperti Instagram, Facebook, X, dan TikTok,” tutur Meutya.
Ia menilai kerja sama dengan platform digital perlu ditingkatkan karena mereka memiliki kemampuan teknis untuk menyaring konten negatif dengan lebih cepat.
Dirinya juga mengharapkan platform media sosial bisa menjadi pihak pertama yang memblokir konten negatif. Sebab mereka yang paling mengetahui bagaimana konten tersebut tersebar.
“Namun demikian, take down situs dan platform saja tidak cukup. Jika tidak ada kerja nyata di lapangan dan pertemuan langsung, kecanduan tidak akan hilang hanya dengan pemblokiran,” tegas Meutya.
Maka dari itu Meutya menekankan pentingnya PP Tunas sebagai langkah strategis untuk melindungi anak-anak dari paparan judi online.
“Dengan PP Tunas, anak-anak di bawah usia 18 tahun, yang jumlahnya lebih dari 400 ribu, menjadi sasaran utama perlindungan. Jika PP Tunas ini dijalankan dengan baik, jumlah pemain judi online dapat berkurang secara signifikan,” jelas Meutya.
