Siap-siap! Prabowo Mau Sediakan Akses Internet 100 Mbps ke Wilayah Terpencil

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menginstruksikan para operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik. Lokasi itu juga mencakup sekolah, puskemas, hingga kantor desa.

Meutya menyebut kalau kebijakan ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya tahun lalu.

Menurutnya, konektivitas digital adalah fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Meutya saat bertemu para operator seluler mulai dari pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart, dikutip dari siaran pers Komdigi, Jumat (13/6/2025).

Meutya menjelaskan kalau kebijakan ini bakal difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang mendorong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau.

Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. 

Selain itu, 75 persen Puskesmas atau 7.800 unit belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

Demi mendukung hal ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. 

Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," jelas Meutya.

Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. 

Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

Sebelumnya Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komdigi, Arnanto Nurprabowo menyatakan kalau rencana diterapkannya internet 100 Mbps Rp 100 ribu masih dalam tahap proses. 

Menurutnya, saat ini Kemkomdigi masih melakukan pemanfaatan frekuensi-frekuensi yang ada hingga menyiapkan lelang frekuensi agar bisa dinikmati para operator seluler.