“Kami sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Lalu jika ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas masuk dalam kategori disinformasi, fitnah, dan kebencian, Angga meminta platform untuk secara by system, secara otomatis menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Menurut Angga, pemerintah juga telah mengundang pengelola TikTok Asia Pasifik dan Meta, selaku pengelola Facebook dan Instagram untuk membahas persoalan DFK, kecuali pengelola platform X, karena tidak memiliki kantor di Tanah Air.
“Kita harus sampaikan ke publik bahwa platform X itu tidak punya kantor di Indonesia. Seharusnya mereka juga patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di Tanah Air,” tegasnya.
TERPOPULER
