Registrasi Kartu SIM Berbasis Biometrik Picu Kekhawatiran Keamanan Data Pribadi

Suara.com - Rencana pemberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM berbasis teknologi biometrik lewat pengenalan wajah memicu perdebatan di ruang publik.

Bagi pemerintah langkah ini sebagai bentuk perlindungan masyarajat terhadap kejahatan siber.

Di sisi lain, banyak kekhawatiran soal keamanan data pribadi milik masyarakat.

Seperti yang disampaikan praktisi hukum David M. L. Tobing menilai perlindungan data harus menjadi prioritas sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

"Indonesia punya catatan panjang soal kebocoran data di berbagai platform digital," ucapnya beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan, semakin tingginya pengguna internet dan data seluler, yang seiring meningkatnya potensi kejahatan.

"Biometrik memang dibutuhkan tetapi kesiapan regulasi dan sistem harus benar-benar matang," tegas David.

Selaras dengan kekhawatiran dia, warganet pun mengungkapkan hal yang sama dengan melihat masih tingginya tingkat kebocoran data pribadi yang dijual di dark web dan meluapkan pandangannya di platform X (sebelumnya Twitter).

Seperti yang disampaikan seorang warganet yang kecewa dengan kobocoran data saat registrasi menggunakan e-KTP (KTP elektronik).

Bahkan, dia bingung dari mana sumber kebocoran data tersebut.

"E-ktp aja masih sering bocor datanya apalagi pake verifikasi wajah. Temen di bandung dulu petugas bank, tiap minggu ke disdukcapil buat ngurus nasabah. Bayangin 1 NIK bisa ada 2 nama itu gimana ceritanya, ada juga 1 orang punya 2 NIK. Ini bocornya dari mana coba," komentarnya.

Ada lagi warganet yang mempertanyakan bahwa kebijakan menggunakan biometric ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat Indonesia atau hanya mengumpulkan data.

"Pemerintah nih protecting citizens or just collecting data sih? data NIK/KTP aja sering bocor dan diperjualbelikan di dark web. kalo biometrik wajah yang bocor, emangnya kita bisa ganti muka kayak ganti password?" sindirnya.

Lain lagi dengan seorang warganet yang mempertanyakan implementasi UU PDP tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasalnya, dalam aturan tersebut, wajah termasuk data pribadiyang sifatnya spesifik.

Dia mempertanyakan aturan turunan dari UU No.27 Tahun 2022 yang belum ada hingga sekarang.

Sehingga akan jelas perihal panduan etik penggunaan data biometric di ruang public.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut kebijakan ini sebagai upaya strategis memutus rantai kejahatan digital yang selama ini menjadikan nomor seluler sebagai “gerbang utama” penipuan.

Pada tahap awal, registrasi biometrik akan bersifat sukarela dan berjalan secara hybrid hingga akhir Juni 2026.

Setelah itu, mulai 1 Juli 2026, seluruh registrasi pelanggan baruakan dilakukan sepenuhnya menggunakan face recognition.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengungkapkan bahwa hampir seluruh modus kejahatan siber, mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga social engineering, mengandalkan nomor seluler sebagai alat utama.

Padahal, hingga September 2025, jumlah pelanggan seluler tervalidasi telah menembus 332 juta nomor.

Ironisnya, data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat 383.626 rekening terlapor sebagai rekening penipuan, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp4,8 triliun.

Menurut Edwin, kondisi inilah yang mendorong Komdigi mempercepat kebijakan registrasi SIM Card berbasis biometrik wajah.