Dokumen Digital Jadi Senjata Baru Penipuan, Privy dan Komdigi Dorong Budaya Verifikasi

Suara.com - Maraknya adopsi teknologi digital di Indonesia diiringi dengan meningkatnya modus penipuan berbasis dokumen elektronik. 

Dokumen yang tampak resmi, lengkap dengan kop surat, tanda tangan, hingga QR Code, kini semakin sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menipu masyarakat maupun pelaku usaha.

Data Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat, kerugian akibat penipuan digital mencapai Rp9,1 triliun, dengan lebih dari 411 ribu laporan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025. 

Angka ini menunjukkan bahwa tampilan visual dokumen tak lagi cukup menjadi dasar kepercayaan di ruang digital.

Tanpa kebiasaan verifikasi, dokumen yang terlihat sah justru berpotensi menjadi pintu masuk penipuan bagi individu, UMKM, hingga institusi. 

Merespons kondisi tersebut, Privy sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), menggagas inisiatif #CekDuluBaruPercaya yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Inisiatif ini mengajak masyarakat membangun kebiasaan memverifikasi dokumen digital melalui kanal resmi sebelum mempercayai, menandatangani, atau mengambil keputusan. 

Gerakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan Safer Internet Day 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi Digital Trust di Indonesia.

Visual Meyakinkan Tak Lagi Menjamin Keabsahan

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, menegaskan bahwa meningkatnya penipuan berbasis dokumen digital menjadi alarm penting di tengah percepatan transformasi digital nasional.

Menurutnya, modus penipuan saat ini tidak selalu tampil mencurigakan. Justru sebaliknya, banyak dokumen yang disajikan dengan tampilan rapi dan profesional, tetapi keabsahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Karena itu, kami mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai atau menindaklanjuti dokumen digital. Dengan hadirnya website verifikasi dokumen digital dari Privy, masyarakat kini memiliki akses untuk memastikan keaslian dokumennya,” ujar Teguh di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Privy sebagai PSrE independen yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan di ruang digital.

“Komdigi mengapresiasi langkah strategis Privy yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya. Kolaborasi sektor publik dan swasta menjadi kunci,” tegasnya.

Tantangan Digital Bukan Teknologi, tapi Kepercayaan

Dari sisi industri, Chief Executive Officer & Founder Privy, Marshall Pribadi, menilai tantangan terbesar di era digital saat ini bukan lagi soal ketersediaan teknologi, melainkan bagaimana kepercayaan dibangun dan diverifikasi.

“Di dunia digital, kepercayaan tidak bisa lagi dinilai dari tampilan visual. Dokumen bisa terlihat resmi, tetapi belum tentu sah. Kepercayaan harus bisa diverifikasi,” kata Marshall.

Melalui inisiatif #CekDuluBaruPercaya, Privy ingin mendorong perubahan perilaku masyarakat dari sekadar melihat lalu percaya, menjadi memeriksa dan memverifikasi sebelum bertindak.

“Verifikasi seharusnya tidak dipersepsikan sebagai proses yang rumit atau memperlambat aktivitas. Dengan teknologi yang tepat, pengecekan keaslian dokumen digital bisa dilakukan dengan cepat dan mudah,” ujarnya.

Marshall mengungkapkan, hingga saat ini Privy telah mencegah 122 juta upaya fraud di layanannya, sebuah angka yang mencerminkan besarnya risiko kecurangan digital yang dihadapi masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa risiko penipuan digital sangat nyata. Karena itu, kami akan terus berinovasi untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan publik dalam berinteraksi secara digital,” tegasnya.

Kebutuhan Nyata di Level Pelaku Usaha

Sebagai infrastruktur Digital Trust, Privy mencatat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap verifikasi dokumen digital. Sejak berdiri pada 2016, lebih dari 138 juta dokumen telah diverifikasi menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi Privy.

Angka tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik dan pelaku usaha akan pentingnya dokumen digital yang sah secara hukum, aman, dan dapat diverifikasi untuk mencegah pemalsuan serta berbagai bentuk fraud.

Dari sisi pengguna, risiko dokumen digital palsu dirasakan langsung dalam aktivitas sehari-hari. Tenny Daud, pelaku UMKM sekaligus content creator, mengaku hampir seluruh proses bisnisnya kini bergantung pada dokumen elektronik.

“Sebagai pelaku UMKM, saya setiap hari berhadapan dengan invoice, kontrak, dan dokumen transaksi digital. Verifikasi itu sudah jadi kebutuhan, bukan pilihan,” ujarnya.

Menurut Tenny, proses verifikasi dokumen digital bahkan tidak memakan waktu lama.

“Nggak sampai 30 detik. Karena itu, inisiatif #CekDuluBaruPercaya sangat membantu UMKM seperti saya untuk memastikan dokumen yang diterima benar-benar sah sebelum ditindaklanjuti,” tuturnya.