AI Terus Berkembang, Indonesia Perlu Perkuat Talenta Keamanan Siber

Suara.com - Ekonomi digital Indonesia terus mengalami perkembangan seiring semakin banyak organisasi mengadopsi layanan cloud, memodernisasi operasional, hingga memasukkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam proses bisnis sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi tersebut memang mampu mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing. Namun, perkembangan itu juga membuat kebutuhan terhadap kemampuan baru, terutama dalam menjaga keamanan digital, ikut berubah.

Menurut Country Director Fortinet Indonesia, Edwin Lim, tantangan keamanan siber saat ini tidak lagi hanya berkutat pada bagaimana melindungi lingkungan digital yang semakin luas.

Organisasi juga dituntut memiliki sumber daya manusia yang mampu menerapkan dan mengelola teknologi baru, memahami risiko yang semakin kompleks, serta mengambil tindakan secara efektif ketika terjadi insiden.

“Ketika AI mengubah pertahanan siber sekaligus kejahatan siber, kesenjangan keterampilan keamanan siber di Indonesia menjadi persoalan ketahanan bisnis yang tidak dapat diabaikan oleh dewan direksi maupun tim eksekutif,” kata Edwin Lim.

Gambaran mengenai tantangan tersebut terlihat dalam laporan Fortinet 2026 Global Cybersecurity Skills Gap Report.

Sebanyak 92 persen organisasi di Indonesia yang disurvei tercatat mengalami setidaknya satu pelanggaran keamanan siber dalam 12 bulan sebelumnya.

Bahkan, hampir dua pertiga responden mengaku harus menanggung biaya lebih dari satu juta USD akibat pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, tiga perempat responden menyebut kekurangan tenaga profesional keamanan siber turut menciptakan risiko siber tambahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ketahanan organisasi di tengah perkembangan teknologi.

AI Melahirkan Kesenjangan Keterampilan Baru

AI kini digunakan dalam keamanan siber dari dua sisi. Bagi tim keamanan, teknologi tersebut dapat membantu menganalisis informasi dalam jumlah besar, mengotomatisasi pekerjaan berulang, sekaligus meningkatkan kemampuan mendeteksi dan merespons ancaman.

Kemampuan tersebut semakin dibutuhkan ketika perusahaan menghadapi lingkungan digital yang semakin kompleks serta ancaman siber yang terus berkembang.

Namun, pelaku serangan siber juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan kemampuan mereka. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pengintaian, membuat kampanye rekayasa sosial menjadi lebih meyakinkan, serta menjalankan serangan dalam kecepatan dan skala yang lebih besar.

Situasi ini akhirnya melahirkan kesenjangan keterampilan kedua. Organisasi tetap membutuhkan tenaga profesional yang menguasai berbagai disiplin keamanan siber.

Pada saat yang sama, mereka juga membutuhkan tenaga kerja yang memahami tata kelola AI, otomatisasi keamanan, hingga risiko yang muncul dari penggunaan sistem berbasis AI.

Lebih dari delapan dari 10 organisasi di Indonesia yang menjadi responden menganggap perekrutan tenaga profesional keamanan siber dengan keahlian khusus AI sebagai tantangan signifikan.

Temuan tersebut memperlihatkan betapa cepat kebutuhan terhadap talenta keamanan siber mengalami perubahan.

AI memang dapat membantu tim keamanan memaksimalkan tenaga profesional yang tersedia. Namun, teknologi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap keahlian manusia. Sebaliknya, AI justru meningkatkan standar kemampuan yang dibutuhkan.

Tenaga profesional harus mampu menilai bagaimana model AI memproses informasi sensitif, mengawasi perangkat berbasis AI, memvalidasi keputusan otomatis, hingga menetapkan aturan penggunaan teknologi tersebut.

Tim keamanan juga perlu memahami bagaimana pelaku kejahatan siber menggunakan AI sehingga strategi pertahanan dapat terus disesuaikan.

Teknologi dan Talenta Harus Tumbuh Bersamaan

Penggunaan solusi keamanan siber berbasis AI di Indonesia kini semakin meluas. Hampir seluruh organisasi yang disurvei telah menggunakan atau sedang mengevaluasi teknologi tersebut.

Sementara itu, sembilan dari 10 responden menilai AI mampu meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi operasional keamanan mereka. Temuan itu menunjukkan besarnya manfaat AI bagi organisasi dalam menghadapi serangan siber.

Meski demikian, teknologi tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban atas persoalan kekurangan tenaga profesional dengan keterampilan yang memadai.

Menurut Edwin Lim, AI akan memberikan manfaat maksimal ketika organisasi memiliki sumber daya manusia yang mampu menggunakannya secara tepat, memahami hasil yang dihasilkan, serta mengelola keputusan yang semakin banyak dilakukan secara otomatis.

Tanpa kemampuan tersebut, penggunaan teknologi justru berpotensi menambah kompleksitas tanpa memberikan peningkatan ketahanan yang sebanding.

Karena itu, organisasi tidak seharusnya melihat teknologi dan talenta sebagai dua pilihan yang terpisah. Keduanya justru harus berkembang secara beriringan.

Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian dewan direksi. Mereka memang tidak dituntut menjadi spesialis keamanan siber maupun AI.

Namun, dewan direksi tetap perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai apakah organisasi telah mempunyai kapabilitas yang diperlukan, bukan hanya perangkat teknologi, untuk mengelola eksposur keamanan.

Dewan direksi juga perlu mengetahui keterampilan apa saja yang masih kurang, bagaimana kebutuhan tenaga kerja berubah, serta apakah investasi sumber daya manusia berjalan seiring dengan peningkatan adopsi teknologi.

Pelatihan Tak Cukup Sekadar Sertifikasi

Organisasi di Indonesia sebenarnya menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam mengembangkan kemampuan tenaga kerja.

Lebih dari sembilan dari 10 responden menyatakan siap membiayai sertifikasi keamanan siber bagi karyawan. Selain itu, sebanyak 97 persen responden berencana berinvestasi dalam pelatihan dan sertifikasi keamanan siber terkait AI dalam 12 bulan berikutnya.

Langkah tersebut menjadi sinyal positif. Namun, pelatihan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kumpulan kursus yang berdiri sendiri.

Pengembangan keterampilan perlu dikaitkan langsung dengan kapabilitas yang benar-benar dibutuhkan organisasi.

Para pemimpin perlu lebih dulu memetakan keterampilan yang masih kurang serta kemampuan yang kemungkinan akan dibutuhkan seiring meningkatnya penggunaan AI.

Setelah itu, organisasi dapat menyusun rencana pengembangan tenaga kerja dalam jangka panjang yang mencakup perekrutan terarah, pelatihan, sertifikasi, mentoring, hingga pengalaman praktis.

Sertifikasi dapat membantu menyediakan jalur pembelajaran yang terstruktur sekaligus menjadi cara untuk memvalidasi pengetahuan karyawan.

Namun, manfaatnya akan semakin besar apabila karyawan memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut, bekerja bersama praktisi berpengalaman, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan di lingkungan kerja nyata.

Organisasi juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan tenaga kerjanya. Pasalnya, kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola AI, melindungi data, dan menghadapi ancaman baru akan terus berubah.

Artinya, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi proses berkelanjutan, bukan sekadar langkah sementara untuk mengisi posisi kosong atau merespons sebuah insiden keamanan.

Perkuat Talenta, Jangan Hanya Andalkan Perekrutan

Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan perekrutan lebih banyak spesialis keamanan siber konvensional.

Kebutuhan terhadap tenaga profesional berkembang terlalu cepat. Di saat yang sama, banyak organisasi juga memperebutkan tenaga profesional berpengalaman yang sama.

Karena itu, pengembangan karyawan yang sudah berada di dalam organisasi dapat menjadi bagian dari solusi.

Karyawan yang bekerja di bidang teknologi, risiko, kepatuhan, tata kelola data, serta fungsi terkait lainnya kemungkinan sudah memiliki sejumlah keterampilan yang dapat diterapkan ke bidang keamanan siber.

Melalui pelatihan terstruktur, mentoring, dan pengalaman praktis, mereka dapat beralih ke peran baru sekaligus memperkuat kapabilitas keamanan siber dari dalam organisasi. Selain itu, perluasan talent pool juga menjadi langkah penting.

Tim keamanan siber memang membutuhkan kemampuan teknis yang kuat. Namun, kebutuhan mereka kini juga mencakup pemahaman mengenai risiko bisnis, regulasi, komunikasi, hingga perilaku manusia.

Perempuan, profesional di pertengahan karier, individu dari disiplin ilmu terkait, maupun kandidat yang tidak memiliki latar belakang teknologi konvensional tetap berpotensi berkontribusi di bidang tersebut jika memperoleh jalur yang terstruktur untuk memasuki profesi keamanan siber.

Memperluas akses memang tidak akan langsung menghapus kesenjangan talenta. Namun, langkah tersebut dapat membantu Indonesia membekangun jalur pengembangan tenaga profesional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Perencanaan tenaga kerja keamanan siber juga tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab chief information security officer.

Tim sumber daya manusia perlu memasukkan kapabilitas keamanan siber dan AI ke dalam strategi talenta.

Sementara itu, pemimpin bisnis dan dewan direksi harus secara berkala mengevaluasi apakah organisasi sudah memiliki keahlian yang sesuai untuk mendukung ambisi digital mereka.

Teknologi akan tetap memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan siber Indonesia.

Namun, manfaat teknologi pada akhirnya sangat bergantung pada orang-orang yang menerapkannya, mengelolanya, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan.

Bagi Edwin Lim, perkembangan AI membuat investasi terhadap kapabilitas keamanan siber bukan sekadar persoalan pengembangan talenta. Investasi tersebut telah menjadi keharusan untuk menjaga ketahanan bisnis.