Beka Ulung Hapsara: Razia Buku oleh Ormas Itu Tindak Pidana, Melanggar HAM

Arsito Hidayatullah | Erick Tanjung
Beka Ulung Hapsara: Razia Buku oleh Ormas Itu Tindak Pidana, Melanggar HAM
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. [Akun Twitter @Bekahapsara/Olah gambar Suara.com]

Sudah ada putusan hukum yang tegas dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tindakan razia buku, maupun menyensor, melarang, atau menyita buku.

Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kasus razia buku ini? Apa perlu pemerintah lewat kepolisian mengambil tindakan hukum terhadap kelompok yang melakukan razia tersebut?

Pertama, pemerintah harus secara tegas menindak aksi semena-mena dan main hakim sendiri itu. Kedua, pemerintah harus memastikan tidak ada aparat, baik itu TNI maupun Polri, yang terlibat dalam aksi razia buku tersebut. Sebab, buku itu penting untuk pengetahuan. Jika tidak suka atau tidak sesuai dengan isinya, silakan dibedah dan dikritik melalui diskusi.

Diskusi sebuah teori atau ideologi itu perlu, untuk mengetahui sejauh mana relevansi ideologi itu. Sebagai diskusi, harusnya (itu) bebas dilakukan secara terbuka dalam ranah ilmiah.

Ketiga, pemerintah daerah harus mengembangkan iklim yang sejuk dalam memberi ruang diskusi di masyarakat. Misalnya, saya tidak setuju dengan paham kapitalisme. Maka untuk membedah itu saya perlu membaca teori sosialis, Marxisme, untuk mengetahui kapitalisme itu lebih dalam. Sebab kontradiksi kapitalisme adalah sosialisme dan Marxisme.

Lalu, bagaimana peran kampus dalam hal ini?

Saya kira kampus harus menjadi garda depan untuk membedah teori-teori sosial, kiri, ideologi-ideologi besar dunia, kritik ideologi, (dan) bagaimana mengkontekskannya di negara kita.

Pengunjung melihat-lihat buku di bazar buku dalam Gramedia Writers & Readers Forum (GWRF) 2019 di Perpusnas RI, Jakarta, Jumat (2/8). [Suara.com/Oke Atmaja]
Pengunjung melihat-lihat buku di ajang bazar buku Gramedia Writers & Readers Forum (GWRF) 2019 di Perpusnas RI, Jakarta, Jumat (2/8/2019). [Suara.com/Oke Atmaja]

Apa sebenarnya motif BMI atau kelompok-kelompok intoleran melakukan aksi sweeping buku-buku Marxisme itu? Apakah itu terencana dan sistematis? Sebab, Ketua BMI mengaku melakukan razia melibatkan intel Kodim dan berkoordinasi dengan aparat?

Mau dengan intel Kodim, dengan aparat kepolisian, mereka tidak berhak dan berwenang melakukan razia buku tersebut.

Tapi kami belum menemukan indikasi aksi itu sistematis atau tidak. Tapi yang jelas, (bahwa) itu disengaja dan direncanakan, iya. Hanya memang polanya di setiap kejadian hampir sama: mereka berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kemudian aparat membolehkan. Begitu polanya. Beberapa kali kejadian, polanya seperti itu.

Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kasus serupa tidak terulang di masa mendatang seperti yang sudah-sudah?

Saya kira polisi harus mengambil tindakan tegas. Tidak boleh ada lagi aksi-aksi main hakim sendiri seperti itu ke depan. Jika memenuhi unsur pidana dalam aksi razia buku kelompok BMI itu, polisi (harus) memprosesnya secara hukum.

Razia buku berbau Marxisme itu sebenarnya fenomena apa?

Aksi razia buku berbau faham-faham Marxisme dan komunisme itu (adalah) sebuah kemunduran di era digital sekarang ini. Sebab sekarang orang bebas menyebarkan berbagai macam ideologi, paham-paham apa saja, di dunia maya, internet. Orang kini bisa mengakses dan mencari ideologi apa saja di internet. Saya kira tindakan kelompok intoleran itu (merupakan) kemunduran cara berpikir.

Selain itu, dengan aksi razia buku Marxisme di toko buku itu, menimbulkan masalah lain, (yaitu) dapat mematikan bisnis percetakan buku dan merugikan penulis. Kalau aksi seperti itu masif terjadi, percetakan buku bisa gulung tikar dan menambah persoalan baru lagi. Padahal bisnis percetakan buku sekarang bukan bisnis yang untungnya besar dan cepat.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS