Infografis
Suara.com - Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Prof Ir Tumiran, M.Eng, PhD belum lama ini menjadi pembicara di acara Local Media Community (LMC) 2025 dengan tema Menavigasi Transisi dan Swasembada Energi: Peran dan Peluang Media Lokal di Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, dia sempat menuturkan cara mencapai pertumbuhan ekonomi 8 Persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui transisi energi
Guru besar bidang Power Renewable and Energy System Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu menyampaikan pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui transisi energi bukanlah hal yang mustahil. Asalkan, kementerian dan pemerintah daerah bisa melakukannya bersama-sama.
Akademisi yang juga anggota Dewan Energi Nasional itu lantas mengungkap strategi yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan transisi energi menuju ke pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Berikut ini wawancara Suara.com dengan guru besar yang gelar megister dan doktoralnya diraih di Universitas Saitama, Jepang tersebut.
Bagaimana transisi energi bisa menunjang target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai target pemerintah Prof?
Hutan-hutan kita di sana itu sebagian dioptimalkan menjadi hutan industri energi. Jadi kalau bisa tumbuh hutan industri energi, pemikirannya yang muncul adalah bisa menciptakan lapangan kerja lokal yang enggak perlu terdidik, cukup keterampilannya ditingkatkan.
Tapi itu kerjanya harus lintas sektor, enggak bisa kerja sendiri. Kementerian Keuangan juga berpikir menuju ke sana, Kementerian Kehutanan juga begitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga bersinergi. Bagaimana caranya supaya tumbuh hutan tanaman industri. Itu enggak bisa satu sektor. Perlu kebijakan financing.
Memang kalau hutan industri enggak bisa dibandingkan dengan harga batu bara. Tapi dibandingkan dengan dia harus pakai misalnya EV, baterai yang masih impor, saya kira itu lokal ada potensi, pasti bisa menciptakan lapangan kerja baru. Tinggal masyarakat di sana dididik. Jaminan sustainability-nya harus terjamin.
Itu perlu kebijakan lintas sektor. Jadi kita bicara transisi energi enggak bisa bicaranya urusannya ESDM saja, enggak bisa. Karena itu harus melibatkan kementerian yang lain.
Belum lagi nanti aspek-aspek sosial yang berubah. Jadi itu yang perlu kita dorong. Tapi kalau itu misalnya bisa berjalan, ya harapannya di pulau-pulau, di Indonesia yang lain itu listriknya bisa cukup.
Enggak setiap orang cuma 450 VA. Jika itu bisa bertambah, potensi ekonomi yang lain bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya pulau-pulau itu banyak penghasilannya dari laut. di mana ikan-ikan itu bisa terawat dengan baik. Kalau listrik cukup ikan-ikan itu bisa disimpan dalam suatu storage (pendingin ) yang nanti bisa dijua. Bisa dikirim ke Jawa dan ke pulau lain.
Jadi transisi energi, transisi demand bisa disinerikan untuk menggerakkan ekonomi lokal secara sinergis. Tapi cara berpikirnya harus berpikir lintas sektor.
Antara kementerian harus berpikir bersama. Misalnya kementerian kelautan. Bagaimana kementerian kelautan memanfaatkan hasil laut? Bagaimana cara merawat ikan? Salah satunya ikan tangkapan harus ada pendingin.
Bagaimana pendingin itu bisa tumbuh di setiap pulau? Listriknya harus cukup. Bagaimana menghasilkan listrik di situ, yang ekonomis? Kalau listriknya dipakai solar terlalu mahal. Caranya dengan memanfaatkan potensi lokal, biomassa misalnya.
