Kongres Mahkamah Konstitusi Se-Asia Hasilkan Deklarasi Bali

Esti Utami

Sabtu, 13 Agustus 2016 | 08:55 WIB
Kongres Mahkamah Konstitusi Se-Asia Hasilkan Deklarasi Bali
Kongres MK se-Asia. (Antara)

Suara.com - Kongres Ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Kabupaten Badung, Bali menghasilkan "Deklarasi Bali".
 
Delegasi Indonesia Patrialis Akbar di Nusa Dua, Sabtu (13/8/2016) mengatakan kesepakatan deklarasi tersebut rencananya akan dibacakan pada Jumat petang, namun karena kongres berjalan alot, Deklarasi Bali baru isa dibacakan Jumat malam.

"Memang dari peserta ada poin-poin penting yang harus mendapatkan persepsi sama, sehingga kegiatan kongres tidak bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan," katanya.

Ia mengatakan yang masuk dalam kesepakatan itu adalah penetapan Bahasa Rusia sebagai bahasa kerja kedua untuk setiap pertemuan resmi "Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC)". Namun, ditegaskan dalam deklarasi, dokumen resmi dan korespondensi tetap menggunakan Bahasa Inggris.

Kesepakatan selanjutnya, asosiasi menyepakati dibentuknya sekretariat tetap. Bentuk sekretariat tetap ini adalah sekretariat bersama, yaitu di Indonesia dan Korea Selatan.

Indonesia mendapat amanat membawahi tugas perencanaan dan koordinasi, dengan lokasi sekretariat di Jakarta. Adapun Korea Selatan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang), dengan lokasi sekretariat di Seoul.

Meski tidak menjadi sekretariat tetap, Turki dalam konferensi ini mendapat mandat menangani pusat pelatihan dan pendidikan. Pada kongres kali ini, Indonesia kembali menjabat sebagai Presiden AACC, untuk jangka waktu satu tahun, sampai ada negara lain anggota AACC siap menduduki jabatan tersebut.

Deklarasi Bali kemudian dibacakan oleh ketua delegasi Myanmar, Hla Myo New, setelah sebelumnya ditandatangani seluruh ketua delegasi anggota AACC.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa peran instrumental MK dan institusi sejenis dalam mendukung hak-hak warga negara akan mencakup penegakan hak asasi manusia, demokrasi, dan rules of law," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Arief Hidayat.

Arief Hidayat mengatakan MK siap bekerjasama dengan seluruh anggota asosiasi untuk menindaklanjuti isi deklarasi. Dan berharap negara lain punya kesiapan yang sama. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Presiden Jokowi Buka Kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia

Presiden Jokowi Buka Kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia

News | Kamis, 11 Agustus 2016 | 12:03 WIB

Peradi Tuduh UU Pengampunan Pajak Langgar UUD 1945

Peradi Tuduh UU Pengampunan Pajak Langgar UUD 1945

Bisnis | Minggu, 10 Juli 2016 | 14:36 WIB

Pengamat: Kewenangan Deponering Jaksa Agung Harus Rasional

Pengamat: Kewenangan Deponering Jaksa Agung Harus Rasional

News | Jum'at, 27 Mei 2016 | 01:00 WIB

Terkini

Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta

Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 15:00 WIB

Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah

Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 14:28 WIB

Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan

Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 13:53 WIB

Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum

Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:57 WIB

Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz

Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:15 WIB

Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan

Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:08 WIB

Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 11:38 WIB

Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung

Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:29 WIB

Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa

Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:14 WIB

Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa

Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:05 WIB

×