REGIONAL:
Suara.com - Kepolisian Indonesia sudah bisa menembak mati bandar narkoba sebelum diperintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun penembakan itu dilakukan dengan syarat tertentu.
Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan mengatakan aparat kepolisian bisa tembak bandar narkoba jika dalam keadaan terdesak. Kata dia, aturan itu ada di standar operasi.
"Bukan sekedar perintah (atasan) ya. Kondisi faktual yang dialami, dihadapi penyidik, ancaman yang dihadapi penyidik, ancaman yang dihadapi petugas," kata Gideon di Polda Metro Jaya, Senin (24/7/2017).
Dia menyampaikan apabila ancaman itu bisa berujung melukai petugas, penindakan tegas secara terukur bisa dilakukan kepada pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan kepada petugas.
"Jadi bukan semata-mata perintah, kalau memang mengancam ya tembak. Situasional," katanya.
Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mengecam keras pernyataan Tito yang menyatakan ingin memberlakukan tembak di tempat bagi pengedar gelap narkotika. Kapolri kemudian juga menyebut kebijakan keras Presiden Rodrigo Duterte di Filipina sebagai pembanding.
Kedua, kebijakan tembak di tempat dinilai akan merugikan upaya supply reduction dalam skala besar.
Menembak mati seorang pengedar gelap, kata Yohan, artinya memutus rantai informasi penting yang amat diperlukan bagi Indonesia untuk meminimalisir peredaran gelap narkotika. Penyidikan yang dilakukan secara baik tanpa menghilangkan nyawa seseorang semestinya justru dapat mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika yang lebih besar, katanya.
Ketiga, LBH Masyarakat memandang wacana kebijakan ini sebagai strategi yang dibuat-buat untuk membangun kesan bahwa Polri betul-betul bekerja untuk mengentaskan peredaran gelap narkotika. Padahal yang perlu Polri lakukan pertama kali adalah memastikan dirinya bersih dari oknum yang ikut melindungi peredaran gelap narkotika, bukan mencari jalan pintas dengan menghilangkan nyawa manusia. Kita tidak bisa membersihkan sesuatu dengan sapu kotor.
Keempat, kata Yohan, Polri memiliki isu lain yang tak kalah mendesak untuk diselesaikan. Sebagai contoh, Polri belum berhasil menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan yang penyidikannya sudah berlangsung lebih dari seratus hari. Kebijakan heroisme semu yang diimpor dari negara dengan rapor hitam hak asasi manusia adalah hal yang terakhir yang kita perlukan saat ini.
Kelima, kebijakan semacam ini tidak akan memberikan efek baik dalam waktu jangka panjang. Negara Thailand di bawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra pernah menerapkan kebijakan yang kurang-lebih sama dengan apa yang dilakukan Duterte saat ini. Dalam periode yang singkat, jumlah narkotika yang beredar memang berkurang.
TERPOPULER