Suara.com - Sebelum terjadi kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya oleh tentara Myanmar, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memilih ketua misi pencari fakta pelanggaran HAM di Myanmar. Ketua tim itu adalah orang Indonesia.
Pada 27 Juli 2017, Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Joaquín Alexander Maza Martelli (El Salvador), telah memutuskan untuk membentuk sebuah komposisi baru dari Misi Pencarian Fakta di Myanmar. Marzuki Darusman ditunjuk sebagai ketuanya.
"Darusman akan bergabung dengan Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka) dan Christopher Dominic Sidoti (Australia) yang pengangkatannya diumumkan pada bulan Mei," kata Martelli dalam siaran pers UNHR.
TPF Myanmar itu berfungsi secara independen dan obyektif dan akan didukung oleh tim spesialis hak asasi manusia di Jenewa. Tim itu mempunyai berbagai keahlian.
"Mencari fakta dan keadaan dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini oleh pasukan militer dan keamanan, dan pelanggaran, di Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine," kata Martelli memaparkan tugasnya.
Marzuki Darusman merupakan seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang menjabat sebagai Pelapor Khusus mengenai situasi hak asasi manusia di DPRK (2010-2016) dan anggota Komisi Penyelidik Hak Asasi Manusia di Korea Utara (2013-2014 ).
Marzuki Darusman pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan juga Jaksa Agung Republik Indonesia 1999-2001. Pada tahun 2010, dia ditugaskan untuk menjabat sebagai Ketua Panel Pakar Sekretaris Jenderal PBB untuk Sri Lanka. Pada tahun 2009 dia diangkat oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon ke Komisi Investigasi untuk menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto.
