Suarabandung.id - Dana sebesar Rp25,74 triliun pada tahun 2023 dialokasikan untuk penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah.
Melansir dari ANTARA, Berasal dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi PPPK tersebut senilai Rp396 triliun.
"Kami akan melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto dalam Rapat Panitia Kerja TKD RAPBN 2023 bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu.
Ia berharap nmanajemen PPPK daerah bisa semakin baik, khususnya dengan ada jaminan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia merinci, DAU untuk penggajian PPPK akan diberikan kepada PPPK klaster provinsi sebesar Rp4,48 triliun dan klaster kabupaten/kota Rp21,26 triliun.
DAU PPPK klaster provinsi diberikan ke Sumatera sebesar Rp1,47 triliun, Jawa Bali Rp1,05 triliun, Kalimantan Sulawesi Rp1,46 triliun, serta Nusa Tenggara Maluku Papua Rp486,95 miliar.
Sementara itu DAU kabupaten/kota diberikan ke Sumatera sebanyak Rp5,47 triliun, Jawa Bali Rp8,45 triliun, Kalimantan Sulawesi Rp4,55 triliun, dan Nusa Tenggara Maluku Papua Rp2,77 triliun.
