SuaraBandung.id - Video viral merekam kemarahan dan sikap tak terpuji yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri.
Kader Partai Golkar tersebut tampak dalam rekaman sangat emosional sampai memaki dan menghukum seorang sopir truk di jalan.
Video rekaman amatir memperlihatkan Tajudin Tabri sedang memaki dan menyuruh sang sopir push up pada 23 September 2022.
Rekaman tersebut menjadi viral di berbagai media sosial yang memantik banyak komentar negatif.
Terlihat dalam video, Tajudin menyuruh sopir truk berguling.
Bahkan Tajudin terlihat dalam rekaman sempat menginjak bahu sopir truk.
Sebelum kejadian itu, sopir truk pengangkut tanah. Sang sopir kemudian memaksa kendaraannya melewati portal pembatas di kawasan Krukut, Limo, Depok.
Saat video viral, Tajudin mengakui dirinya yang ada dalam rekaman tersebut.
Dikatakan Tajudin, portal di kawasan Limo nyaris runtuh lantara terdorong truk.
Dia beralasan, aksi para sopir truk sudah berulang kali terjadi, hingga badan kendaraan nyangkut di portal.
Atas kejadian itu, Tajudin mengaku peristiwa tersebut terjadi di luar kontrol.
"Saya mengklarifikasi kejadian tadi (memaki dan menghukum sopir) karena memang viral ya," kata Tajudin.
"Saya secara pribadi terutama kejadian itu karena di luar batas kemampuan atau kontrol saya," kata Tajudin di Warung Betawi Ngoempoel, Beji, Kota Depok, Jumat (23/9/2022).
Dipantau Mahfud MD
Rupanya aksi Tajudin tersebut terpantau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Sang menteri kemudian mengomentari atas adanya video viral tersebut.
Mahfud MD mengkritik tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Depok sedang memaki, dan menghukum sopir truk di jalan.
"Waduh, sepertinya tak boleh loh, pimpinan atau anggota DPRD menghukum orang secara fisik di tengah jalan," kata Mahfud melalui akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd, dikutip Minggu (25/9/2022).
Lebih dari itu, Mahfud MD juga mengatakan, bupati hingga gubernur sekalipun tidak bisa memakai kekuasaannya bertindak sewenang-wenang.
Dia lantas menyarankan jika sebagai pemimpin sebaiknya tidak perlu emosional ketika menghadapi masalah.
"Bupati atau gubernur pun tak boleh. Sebaiknya proporsional tak perlu emosional," ucapnya.
