SuaraBandung.id - Persoalan pertanahan dan antisipasi mafia tanah menjadi perhatian serius pemerintah.
Digitalisasi diharapkan bisa jadi solusi dalam menuntaskan permasalahan ini.
Selain bisa mempermudah, digitalisasi dapat mempercepat penuntasannya.
Rencana tersebut pun terus dimatangkan, diharapkan bisa terealisasi secepatnya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Moeldoko mengatakan meskipun digitalisasi masih dalam rancangan, pemerintah bukan tinggal diam.
Saat ini terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa tetap memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat.
Seperti yang dia sampaikan di acara Talk Show Interaktif bersama Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil Jabar IPPAT) dalam rangka rangkaian peringatan dan kegiatan HANTARU 2022 di Univesitas Parahiangan (UNPAR), Bandung.
Moeldoko mengatakan, KSP membuka peluang untuk terlibat dalam menyelesaikan konflik persoalan tanah.
Bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNPAR, dalam acara tersebut berlangsung dialog dan diskusi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan, perizinan, perpajakan dan Pendidikan serta alternatif penyelesaiannya.
Baca Juga: Disuruh Deddy Corbuzier Buka Baju, Siskaeee Ungkap Semakin Terangsang Apabila Ditantang
“KSP membuka peluang untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah," kata Moeldoko dalam acara tersebut, Jumat 14 Oktober 2022.
"Dalam waktu cepat itu ada 1.191 kasus, kita gelar dan mengambil langkah-langkah prioritas dan kita memprioritaskan 137 kasus untuk diselesaikan pada tahun 2022,” kata anak buah Jokowi.
Ia menegaskan jika upaya yang dilakukan itu setidaknya sedikit memberikan rasa optimisme bagi masyarakat akan penyelesaian persoalanan tanah.
Sebab, diakuinya saat ini masyarakat membutuhkan kenyamanan dan kepastian akan persoalanan pertanahan.
“Tapi tidak usah khawatir, pemerintah konsen terkait persoalan ini," kata dia.
"Dari Menkopolhukam juga sudah membuat satgas anti mafia tanah, sehingga harapannya persoalan yang dihadapi masyarakat tertangani,” ujarnya.
