Wagub Jabar Dihujat, Usul Poligami sebagai Solusi Cegah Penularan HIV/ AIDS

Di platform Twitter, banyak warganet yang mengecam pernyataan Wagub Jabar soal poligami dapat mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Warganet menilai, pernyataan Uu tidak masuk akal. Pasalnya, tak pernah ada riset yang menunjukkan jika menambah pasangan hidup seperti poligami bisa mencegah penyebaran HIV/AIDS.

"Sejak kapan HIV bisa dicegah dengan menambah pasangan alias poligami? Sejak dulu HIV bisa dicegah ya salah satunya dg MEMBATASI jumlah pasangan alias ya udah SETIA aja sama satu, ga perlu nambah2," tulis seorang pengguna.

Tak sedikit pula dari mereka yang menganggap solusi poligami hanya menguntungkan pihak laki-laki. Di mana kemungkinan para istri berisiko mengalami stres.

"Solusi Pak Wagub Jabar buat cegah HIV ini bener2 membahagiakan bapack2 yg hobi kowan-kawin..Gak gini juga donk Pak..solusinya.," tulis warganet lain.

Kata kunci HIV/AIDS dan poligami kemudian mendadak menjadi trending di berbagai lini masa media sosial. Beberapa akun aktivisme gender bahkan turut mengkritisi usulan Uu.

Pernyataan Indonesia Feminis

Akun Instagram @indonesiafeminis menegaskan bahwa HIV/AIDS menular lantaran adanya perbuatan seks yang tak sehat seperti dengan tidak memakai alat kontrasepsi.

"Halo pak. Penyebab terjadinya angka infeksi IMS (Infeksi menular seksual) yang tinggi adalah karena tidak mempraktikan perilaku seks yang sehat yaitu menggunakan pengaman atau kondom," tulis akun Instagram @indonesiafeminis.

"Jadi kalau masalahnya tidak mau memakai kondom, maka kita harus menggalakkan penggunaan kondom baik untuk pasangan yang menikah dan tidak menikah," sambungnya.

Tanggapan DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai apa yang disampaikan Uu itu mungkin bagi komunitas tertentu memang menjadi jalan keluar, namun tidak berlaku secara umum.

"Tetapi sebagian besar daripada rakyat kita kan mungkin berpandangan lain bahwa justru seharusnya soal kepercayaan terhadap agama itu diperkuat, sehingga kemudian ya solusinya yang dilarang agama kan tidak boleh dilakukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan.

Dengan begitu, lanjutnya, tidak perlu lagi diberikan solusi poligami dan lain sebagainya. Dasco juga meminta agar Uu tidak mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di tengah suasana seperti sekarang ini.

Dokter Spesialis Ungkap Poligami Bukan Solusi

Mengetahui pernyataan Wagub Jabar, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Spesialis Hematologi-Onkologi (kanker) Prof. Zubairi Djoerban mengungkapkan jika poligami bukanlah sebuah cara yang tepat untuk menangani HIV/AIDS.

Menurut Prof. Zubairi, jika poligami tetapi masih tidak setia dan melakukan aktivitas seksual secara bebas atau narkotika, kemungkinan penularannya juga masih terbilang tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini tergantung dengan orang tersebut.

Lebih lanjut, katanya, untuk prinsip penularan HIV/AIDS, terjadi karena adanya aktivitas seksual dengan pasangan yang berbeda-beda. Sering berganti-ganti pasangan akan membuat seseorang menjadi tertular. Maka, selagi setia dengan pasangan akan meminimalisir penularan.

Tak hanya aktivitas seksual, Prof. Zubairi kembali menjelaskan jika penularan HIV/AIDS juga bisa terjadi karena  penggunaan narkoba, transfusi darah, suntikan jarum, serta infeksi dari ibu ke bayi.

Ditepis IPPI 

Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Ayu Oktariani, menepis Wakil Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa pernikahan dan poligami bisa menjadi salah satu solusi pencegah penularan HIV/AIDS.

Sebagai perwakilan dari organisasi perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV, Ayu mengatakan, pernikahan baik monogami atau poligami tidak bisa menyelesaikan persoalan HIV, apalagi dianggap sebagai solusi pencegahannya.

Alih-alih menyarankan para suami berpoligami, bagi IPPI, solusi yang nyata dalam pencegahan penularan HIV/AIDS adalah dengan menggalakkan pendidikan kesehatan seksual reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender kepada masyarakat mulai dari usia remaja.

Tak hanya di sekolah, tapi juga dapat dilakukan di lingkungan sosial lainnya seperti karang taruna, pertemuan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), atau posyandu.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti/ Suara.com