SuaraBandungBarat.id - Meski menuai kontroversi di tengah masyarakat terkait dengan wacana kenaikan harga BBM sejak kemarin, Sabtu (03/9/2022), Pemerintah Jokowi tetap bersikukuh dengan keputusannya, BBM tetap saja naik.
Pernyataan bernada miring bahkan sinis pun bermunculan di media sosial, namun tak sedikit pula yang mendukung dan menganggap tepat keputusan menaikan harga BBM tersebut.
Pakar dan Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi ini merupakan keputusan pemerintah yang sangat tepat.
Wibisono mengatakan seharusnya sudah sejak dulu harga BBM naik dan subsidi diberikan kepada orang yang benar-benar tepat.
"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya saat dikonfirmasi di Mojokerto, Jatim, Sabtu (3/9/2022).
Menurutnya, penggunaan BBM subsidi ini banyak yang tidak tepat sasaran lantaran banyak ditemukan kendaraan mewah yang ikut antre beli BBM subsidi di SPBU.
"Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengakui dampak dari kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.
"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19," ujarnya.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Berpotensi Picu Kenaikan Harga Sandang dan Pangan
Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.
"Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," tuturnya.
Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.
"Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.
Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.
"Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ucapnya.
Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat.
Sumber : Suara.com
