Pahami Mekanisme Pemberian Surat Peringatan yang Menjadi Dasar Pemecatan Guru Honorer SMK Telkom Cirebon

SuaraBandungBarat.id – Informasi mengenai pemecatan seorang guru honorer di SMK Telkom Sekar Kemuning Cirebon, Muhammad Sabil Fadilah, tersebar di dunia maya.
 
Pihak SMK Telkom Cirebon telah memberikan klarifikasi bahwa pemecatan guru honorer tersebut atas dasar pemberian Surat Peringatan (SP) 3, sebelumnya, Sabil telah 2 kali menerima SP.
 
Sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Belajar Hukum Official yang telah tayang pada 7 Juni 2021 lalu, SP diberikan karena karyawan melanggar aturan perusahaan atau perjanjian kerja.
 
Contohnya karyawan yang melakukan pekerjaannya namun tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
 
Sehingga SP digunakan dalam melakukan pemutusan kerja baik kepada karyawan, buruh, tenaga honorer, PNS, perangkat desa, atau lainnya.
 
Rupanya, hal ini telah dibahas dalam Pasal 61 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
 
1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
 
2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
 
Ketika karyawan melakukan pelanggaran, terlebih dahulu diberikan surat teguran atau surat peringatan, mulai dari SP 1, SP 2, sampai pada SP 3 sebelum diberlakukan pemberhentian.
 
Apabila selama jangka waktu 6 bulan setelah pemberian SP 1 karyawan tersebut kembali melakukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan SP 2 yang juga berlaku selama 6 bulan.
 
Apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah pemberian SP 2 karyawan tersebut kembali melakukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan surat peringatan tertinggi yaitu SP 3.
 
Jika usai dikeluarkan SP 3 karyawan tersebut kembali melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian.
 
Akan tetapi apabila dalam jangka waktu 6 bulan karyawan tersebut tidak melakukan pelanggaran, SP 1 dicabut kembali dan karyawan bebas dari sanksi apapun
 
Jika setelah pencabutan SP 1 dilakukan dan/atau setelah selesai masa berlaku SP 1 kemudian karyawan kembali melakukan pelanggaran maka karyawan diberikan SP 1 dan bisa sekaligus sanksi administrasi berupa pemotongan gaji, pemotongan tunjangan, dan lain sebagainya.(*)
 
Sumber: YouTube Belajar Hukum Official