Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menginginkan anggaran perumahan dapat dinaikkan alokasinya oleh pemerintah hingga setidaknya 5 persen APBN guna mengatasi berbagai permasalahan perumahan di Tanah Air.
"Anggaran Perumahan seharusnya dinaikkan menjadi minimal 5 persen dari APBN," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.
Menurut Ali, hal itu karena fokus atau tidaknya pemerintah dalam menyediakan rumah rakyat akan tergambar dari berapa besar anggaran yang disisihkan untuk perumahan, terutama untuk program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya anggaran yang memadai, maka percuma saja angka-angka target telah yang direncanakan. Sektor perumahan, lanjutnya, harus menjadi sebuah program prioritas yang nyata bagi pemerintahan mendatang.
"Sektor perumahan menjadi strategis karena akan sangat terkait dengan sektor industri lain," kata Ali.
Ali berpendapat bahwa kesenjangan sosial yang ada semakin lama akan menjadi semakin bahaya bila pemerintah tinggal diam tidak menjadikan perumahan sebagai prioritas utama. (Antara)
